Ujian Para Pemimpin Negeri

 Opini


Oleh : Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Syahdan, suatu saat akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Kapan? “Ketika para pendusta dipercaya, sedangkan orang jujur dianggap berdusta. Penghianat diberi amanat, sementara orang yang amanat dianggap khianat.” Demikian sabda Nabi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah.

Nabi juga mengindikasikan pada situasi kehidupan yang anomali itu, akan tampil sosok-sosok yang disebut Ruwaibidhah. Sahabat bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu”? Baginda Rasul menjawab, yakni “Orang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak.” (HR. Ahmad).

Ketika para elite suatu negeri memiliki perangai Ruwaibidhah, maka sejak itulah kekisruhan berbangsa datang silih berganti. Maka, betapa penting isi hati dan kepala para pemimpin yang berongga luas dan kaya. Luas dan kaya ruhani, wawasan, serta pola tindak yang mengandung serba kebajikan layaknya para pemimpin sejati berbingkai kerisalahan. Bukan para petinggi negeri yang kerdil visi dan ruhani.

Para pendiri bangsa di Republik ini dikenal sebagai sosok-sosok negarawan yang cerdas dan menjunjung tinggi kebajikan. Bung Karno, Hatta, Natsir, Kasimo, Ki Bagus Hadikusumo meski sering berbeda pandangan, mereka saling menaruh percaya. Bahkan, tatkala Soekarno tengah berbenturan keras dengan kalangan Islam di tengah badai politik nasional yang kian memanas, tokoh sentral Indonesia itu masih kukuh menetapkan Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Para pemimpin sejati dan negarawan memang memiliki karakter utama, ucapannya dapat dipegang lahir dan batin. Mereka pecinta nilai-nilai kebajikan utama. Sekali mereka berjanji dan mengikrarkan satu hal, mereka menepatinya. Sikapnya kestaria, berani berkorban demi penyelamatan bangsa. Bung Hatta di puncak pengabdiannya lebih memilih uzlah dari kekuasaan yang mulai pongah demi keutuhan negeri.

Nilai kebajikan

Para pemimpin negeri selalu diuji Tuhan atas jabatan dan kekuasaanya. Bahwa jabatan itu mandat, bukan pulung atau anugerah gratis kekuasaan. Mandat itu amanat yang mesti ditunaikan dengan keterpercayaan tinggi. Dalam menunaikan amanat itu para pemimpin bukan sekadar menunaikan tugas-tugas fungsional, lebih-lebih yang bersifat praktis; tetapi tidak kalah pentingnya menegakkan nilai-nilai ideal kehidupan. Bagimana mengurus negeri dengan prinsip-prinsip bernegara yang benar.

Menjadi para pemimpin partai politik pun tak perlu angkuh diri seakan kekuasaannya milik sendiri dan lepas dari pertanggungjawaban publik. Kedudukan politik tersebut merupakan mandat rakyat, bukan warisan dinasti atau pusaka yang berkeramat. Bukan pula sebagai kendaraan kekuasaan belaka, yang boleh dioperasikan dengan semaunya sendiri. Jadikan partai politik dan kekuasaan sebagai wahana sebesar-besarnya untuk mengurus hajat hidup dan kebajikan publik.

Negara dan kekuasaan itu menurut Plato harus melandaskan diri pada kebajikan, sedangkan kebajikan ditopang pengetahuan. Artinya, dalam mengurus negara tidak boleh lepas dari dasar-dasar kebajikan yang kaya ruhani dan persepektif. Mengurus negara bukan sekadar membangun jagad fisik, tetapi juga ruhani bangsa. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”, demikian frasa dalam lagu Indonesia Raya. Maka para pemimpin dan pejabat negara harus memiliki idealisasi kebajikan di dalam dirinya dan dalam mengurus negerinya.

Persoalan bangsa biasanya dimulai ketika para pemimpin negeri kehilangan nilai kebajikan yang mesti ditepatinya dalam kata dan laku. Berikrar tidak akan membela yang salah, malah mengerahkan segala daya dan kekuatan untuk menjadikannya bertahta. Suara lirih hingga nyaring tentang pentingnya nilai-nilai utama dalam mengurus kehidupan orang banyak malah tak mengusik hati karena kuatnya rasa digdaya. Mata air kebenaran tak mampu menggugah kesadaran yang membatu.

Karena prinsip kebajikan, maka para pemimpin negeri memiliki sifat futuwah yang memancarkan jiwa kesatri

No Responses

Leave a Reply