“The Doctor Penjahat” di Bank Maluku Dilindungi Kajati?

 Daerah, Hukum


Jakarta, Indonesiaxpost – Kejahatan luar biasa dugaan korupsi pada Bank Maluku terkesan ditutup-tutupi dan dilindungi Kejaksaan Tinggi Mauluku. Kasus repo di Bank Maluku begitu lama dibiarkan mengambang. Kondisi tersebut memaksa publik berinterpretasi dan mempertanyakan kredibilitas Kejati Maluku.”Kajati Maluku pernah mengatakan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus obligasi bodong ini, kenyataannya hingga hari ini tidak jelas arah kasusnya, sepertinya Kajati lagi “ngigau”,” buka Adhy Fadhly, melalui telepon selulernya kepada indonesiaxpost.id, Jum’at (14/12/2018).

Menurut Adhy, langkah Kejati Maluku melakukan pemanggilan terhadap PSP Bank Maluku, yang juga merupakan pihak yang pertama kali melaporkan kasus dugaan obligasi bodong ini diharapkan sebagai pintu masuk untuk menemukan tersangka baru. “Sebab setelah Assagaff, jaksa harus menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PSP sebelumya yaitu Ralahalu dan juga Komisaris Utama saat terjadinya transaksi reverse repo tersebut yang tak lain adalah Wagub Maluku saat ini yakni Z Sahuburua. Saya sangat yakin mereka mengetahui alur dari transaksi bodong ini. Termasuk peran Wellem Patty saat itu sangatlah besar jika dilihat dari tupoksinya begitu juga dengan Dirk Soplanit, selaku Direktur Umum Bank Maluku saat itu, dari itu rasanya masih ada pihak-pihak yang lebih berkompten untuk dijadikan tersangka. Dalam pandangan kami hingga hari ini dari kasus-kasus di Bank Maluku, pegngkambing-hitaman atau tumbal untuk melindungi para aktor intelektualnya,” ujar Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku ini.

Hal yang sama, lanjut Adhy, terjadi pada kasus dugaan mark up pembelian Kantor Cabang Surabaya. Ada yang janggal dalam penuntasan kasus dugaan mark up lahan Darmo 51 ini. “Bagaimana tidak banyak fakta-fakta persidangan maupun bukti-bukti yang dikesampingkan bahkan diabaikan JPU,” ujar Adhy lagi.

Menurut Adhy, terkait kasus dugaan mark up ini banyak yang diabaikan dan menjurus pada upaya melindungi peran dari “the doctor-nya para maling”. Aparat penegak hukum jangan mengorbankan pihak tertentu untuk melindungi salah satu pihak. Perlu dipahami adalah, dalam mekanisme kerja perbankan juga menganut sistim kolektif kolegial. “Untuk itu di mata kami ada yang janggal selama pengusutan hingga vonis beberapa terdakwa dalam kasus ini. Para pemegang saham sama sekali tidak tersentuh. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan kami bahwa benar ada yang dilindungi dengan tidak beraninya membuka hasil lab forensik digital atas telepon seluler terdakwa yang juga DPO Kajati Maluku saat ini tak lain adalah HAT yang menurut kami sengaja di DPO-kan! Ini merupakan rangkaian yang tak bisa dipisahkan yang mengindikasikan ada peran penegak hukum dalam melindungi “aktor”. Namun saya pastikan hasil labfor itu segera kita kantongi dan saat itu maka semua akan terbuka. Publik akan segera mengetahui kejahatan yang terkesan ditutup-tutupi selama ini,” beber Adhy.

Tidak itu saja, lanjut Adhy, setelah mendalami beberapa kasus hingga vonis pengadilan, kita menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan. Memvonis terdakwa tanpa bukti yang kuat, tanpa keterangan saksi, itu adalah sebuah pelanggaran. Sementara ini kita pelajari lebih lanjut jika terdapat indikasi vonis yang tidak sesuai maka kami akan tindaklanjuti ke KY. ini persoalan penegakan supremasi hukum, yang salah jangan di benarkan dan yang benar jangan disalahkan,” pinta Adhy.

Dalam pandangan Adhy, dari sekian persoalan bisa dikatakan penegakan hukum di Maluku lahir dari desakan publik serta ada upaya pencitraan yang dilakukan aparat penegak hukum di Maluku. “Kami nilai Kajati Maluku tidak mampu menyelesaikan kasus besar yang melibatkan “orang besar”. Menilik kondisi tersebut, dikhawatirkan Kejaksaan tersandera oleh kepentingan politik sehingga terjadi monopoli hukum untuk mengamankan pihak-pihak tertentu dengan mengkambinghitamkan pihak lain. Dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti dengan membuat laporan resmi ke Kejagung terkait tidak maksimalnya kinerja bawahannya di Maluku. Kami ingatkan bahwa tidak satu orang pun yang kebal hukum. Kejati Maluku jangan sampai tersandera sehingga hanya bisa omong besar akibatnya hoak dan akhirnya hanya mampu melakukan pencitraan,” pungkas Adhy. *man

No Responses

Leave a Reply