Sudahi Debat Capres Dengan Mengumbar Kebohongan Dan Fitnah

 Politik

JAKARTA – Data harusnya akurat, bukan bodong, apalagi argumentasi ngawur,” katanya, saat tampil dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One di Jakarta, Selasa (19/2/2019) malam.

Acara itu juga menghadirkan sejumlah pendukung capres petahana di antaranya Budiman Sudjatmiko dan sejumlah pembicara lainnya.

“Debat Kedua Calon Presiden, 17 Februari 2019, menyisakan sejumlah persoalan khususnya akurasi data,” katanya.

Sebagai petahana, kata Fadli Zon, Jokowi menggunakan debat kedua untuk memamerkan hasil kerjanya selama ini.

“Ini bentuk kemajuan dibanding debat pertama. Ada banyak data disampaikannya,” katanya.

Hanya saja, kata Fadli Zon, sayangnya, sebagian besar data tersebut ternyata bermasalah karena data bodong, bahkan mengunakan argumentasi ngawur karena tak sesuai dengan fakta dan kenyataan.

“Misalnya saja soal klaim konflik agraria. Selama empat tahun pemerintahan sekarang, saya justru mencatat jumlah konflik agraria melonjak drastis,” katanya.

“Bahkan, jauh lebih tinggi dari konflik agraria yang terjadi selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY.”

“Merujuk data yang dihimpun KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), sepanjang sepuluh tahun kekuasaan SBY jumlah konflik agraria tercatat hanya 1.391 kasus di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Sementara, kata dia, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, telah terjadi sedikitnya 1.769 konflik agraria.

“Pembangunan infrastruktur menempati urutan ketiga penyebab konflik agraria, sesudah sektor perkebunan dan pertambangan. Jadi, ngibul saja kalau diklaim tak ada konflik agraria dalam 4,5 tahun terakhir,” katanya.

Hal itu saja, kata Fadli Zon, menunjukkan terjadinya penyesatan informasi.

“Begitu juga dengan klaim kebakaran hutan yang tak ada lagi. Saya membaca, bahkan pada saat debat masih berlangsung, Greenpeace Indonesia telah memberikan bantahan bahwa pernyataan itu bohong belaka,” katanya.

Kenyataannya, kata Fadli Zon, memang seperti yang diungkap Greenpeace.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri yang merilis data bahwa luas lahan kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut adalah 14.604,84 hektare (2016), 12.127,49 hektare (2017), dan 4.666.38 hektare (2018).

“Jadi, kementerian yang dipimpinnya sendiri menyebut kebakaran hutan masih terus terjadi. Pertanyaannya kemudian, lalu siapa yang telah mensuplai data bodong kepada Pak Jokowi dalam debat kemarin?” katanya.

“Bagian paling menggelikan adalah ketika Pak Jokowi menyebut impor jagung kita tinggal 180 ribu ton. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737.228 ton dengan nilai US$150,54 juta.”

Menurut Fadli Zon, penggunaan data-data bodong dan ngawur semacam itu sangat berbahaya.

“Bagaimana bisa Pemerintah merumuskan kebijakan publik yang benar, jika rujukan data saja salah dan bermasalah?”

Namun, kata Fadli Zon, tak ada yang lebih berbahaya ketimbang pernyataan serampangan mengenai rehabilitasi lahan tambang.

“Dalam segmen pembahasan isu lingkungan, Jokowi menyatakan kalau lubang bekas tambang bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan atau lokasi pariwisa

Menurut Fadli Zon, lubang bekas tambang sudah jelas mengandung banyak polutan dan mineral berbahaya.

“Dari penelitian Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) dan Waterkeeper Alliance, misalnya, yang dilakukan di Samarinda, Kutai Kertanegara, dan Kutai Timur, dari 17 sampel air di kolam bekas tambang yang diteliti, sebanyak 15 sampel terbukti mengandung logam berat, seperti alumunium, besi, dan mangan.”

No Responses

Leave a Reply