Sengketa Pelantikan Bupati Alor Masih Berlanjut di PTUN Jakarta Timur

 Hukum
[otw_is sidebar=otw-sidebar-6]

Kiri ke kanan : Ary, Pangacara Dian Christianto, dan Ketua Tim Penasihat Lomboan Djahamou, para penggugat persidangan sengketa Kabupaten Alor sedang door stop dengan awak media di depan gedung PTUN Jakarta Timur, Selasa (3/8).

Jakarta- Persidangan sengketa pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor masih berlanjut di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Selasa (3/8).

Saat ini, persidangan tersebut sudah memasuki sidang ke-5, dengan penggugat memanggil 2 saksi dari Kalangan Aparatur Sipil Negara yaitu Endang Heryani Adang SKM selaku PNS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, dan Zet Laatang salah satu pegawai Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Menurut Saksi Endang Heryani Adang SKM, “Saya disangka pegawai yang tidak patuh peraturan terhadap pemerintah. Dengan alasan itu saya dipanggil untuk diadakan pemeriksaan. Namun, saya membantah tuduhan tersebut dan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan. Tetapi atas dasar itu, Endang dituduh telah menghalang-halangi pemeriksaan dan dimutasi menjadi staf pelaksana, urai Endang.

Endang sangat kecewa terhadap pemerintahan Kabupaten Alor yang telah memutasi pekerjaanya dari pegawai Dinas Kesehatan beralih ke bagian Sekretariat Korpri di Kabupaten Alor.

“Saya sangat kecewa atas keputusan pemerintah dalam hal memutasi pekerjaan saya sebagai ASN, karena bidang kerjaan yang saya jalani saat ini telah melenceng dari status pendidikan saya selaku sarjana kesehatan. Oleh karena itu, pengacara penggugat meminta saya untuk menjadi saksi di sidang ini. Di sidang ini lah, Saya ingin mencari keadilan buat diri saya sendiri,” tegasnya saat menjadi saksi.

Sementara itu, menurut Saksi ke-2 Zet Laatang mengatakan, “saya diberhentikan sebagai pegawai Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor oleh Tim yang dibentuk Bupati Alor, dengan tuduhan bahwa saya diduga melanggar kedisipilan atas tidak masuk kerja selama 56 hari,” katanya.

Lanjut Zet Laatang menjelaskan, bahwa absensi di Kecamatan tersebut, dilakukan setiap per-Tiga bulan sekali dan itu berlaku bagi seluruh pegawai Kecamatan Pulau Pura. Selama bekerja disana tidak ada absensi yang harus ditandatangani setiap hari. “Namun, pada bulan Maret 2018, saya dipanggil dan diperiksa oleh Tim Bupati dengan menyodorkan dokumen absensi yang berbeda dengan absen di Kecamatan, dan diduga pegawai yang melanggar disiplin. Atas bukti itu Pemerintahan Kabupaten Alor memberhentikan saya selaku pegawai di Kecamatan tersebut,” tuturnya pada Ketua Hakim DR Umar Dani SH dalam persidangan tersebut.

Pengacara Dian Christianto selaku Tim Penasehat Hukum Penggugat menjelaskan, pihaknya optimis harus mendalilkan satu kebenaran agar keadilan mendapat tempat sesuai kedudukannya.

“Nanti kita ikuti pada sidang-sidang pemeriksaan, dari tadi kita singgung mengenai pelanggaran pasal 71 (yang diduga) dilakukan oleh Bupati incumben pada masa jabatannya yang mana didalam pasal 71 Bupati incumben dilarang, tegas dilarang, baik di pasal tersebut maupun penjelasannya dilarang melakukan pergantian pejabat. Saksi yang kami ajukan itu merupakan pejabat dan itu tersumpah.” ujarnya.

Bahwa Bupati Petahana telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2.

“Di Bawaslu RI kami dapat keputusan, bahwa Bawaslu RI mengabulkan dalil-dalil kita, namun waktunya itu tipis dengan pelantikan, yang mana pelantikan itu dilangsungkan pada bulan Maret.” katanya.

Menurutnya, ada hal yang tidak lazim pada keputusan melakukan pelantikan pada bulan Maret itu. Sebab, dari informasi yang diterima, bahwa untuk pelantikan Bupati dan pelantikan Wakil Bupati Alor diagendakan sekitar bulan September.

“Dalam hal ini berarti dari tanggal 17 Maret, sampai akhir September itu seharusnya (dijabat oleh) Plt (pelaksana tugas),” tegasnya.

“Itu ada suratnya, memang tidak ditujukan kepada kami namun ada rekan-rekan kami yang melihat itu dikeluarkan oleh Kemendagri. Yang tandatangan adalah bapak Soemarsono kalau nggak salah,” katanya pada awak media.

Ketua Tim Penasehat Hukum Penggugat perjuangan dari para Penggugat dan kuasa hukum ini bukan hanya formal hukum, tetapi ini membongkar dugaan kejahatan demokrasi, karena diduga ada pelanggaran pasal 71 yang sementara (pada sidang) telah dibuktikan.

“Dan bukan tidak ada bukti, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatakan itu pelanggaran dan dikuatkan oleh Bawaslu RI, itu pelanggaran. Dan Bupati petahana, tidak menerima rekomendasi Bawaslu. Dia malah melaporkan Bawaslu RI ke DKPP,” Minggu lalu, Alhamdulillah puji syukur, DKPP menolak gugatan Bupati Alor.” kata Lomboan.

“Berarti memang bahwa Bupati ini melanggar, Kita mau kemana lagi? kami dari Kampung, satu-satunya ya PTUN.” tandasnya.

Dia pun berharap, semoga kebenaran ini akan terungkap, kebenaran didudukan pada tempatnya. Karena ini merupakan tindakan kejahatan yang berupa kebohongan publik, dan ini harus dimusnahkan, agar dikemudian hari para pejabat tidak lagi melakukan kewenangan di luar hukum yang tertera di Undang-Undang yang sah, pungkasnya dengan penuh semangat.

KRONOLOGIS PERKARA :

Bahwa sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor No. 07/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (terlampir) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor No. 08/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (terlampir).

Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Alor-Nusa Tenggara Timur telah menetapkan :
a. Pasangan DR Imanuel E Blegur MSi, dan H Taufik Nampira SP MM, sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Alor tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (selanjutnya disebut “Pasangan Nomor urut 1”) ; dan
b. Pasangan Drs Amon Djobo dan Imran Duru SPd, sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor (Petahana) untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Alor tahun 2018 dengan Nomor Urut 2 (selanjutnya disebut “Pasangan Nomor Urut 2 Petahana”).

Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2018, Pasangan Nomor urut 1 menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Alor perihal dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 2016 yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2 Petahana yaitu melakukan penggantian dan/atau pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor pada bulan Juni, Juli, Agustus, November dan Desember 2018. Dimana penggantian dan/atau pemberhentian pejabat tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Laporan tersebut ditembuskan pula kepada Menteri Dalam Negeri, Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu pusat (surat laporan beserta dokumen pendukungnya terlampir), namun Bawaslu Alor berkesimpulan Pasangan Nomor Urut 2 Petahana tidak melakukan pelanggaran administratif.

Pada Tanggal 13 Agustus 2018, KPU Kabupaten Alor–Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Keputusan No. 38/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 yang intinya menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 Petahana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor 2018.

Selanjutnya, pada tanggal 13 Agustus 2018, saudara Albon Sely dan tanggal 17 Januari 2019, saudara M Bensolihin S Enga, juga melakukan laporan yang sama ke Bawaslu RI dan oleh Bawaslu RI laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menanganinya. Bawaslu Alor maupun Bawaslu NTT mengeluarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa kedua laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2).

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53-8772 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53-8773 yang pada intinya menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 Petahana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor untuk periode 2019-2024 dan berlaku pada tanggal Pelantikan.

Oleh karena itu, tanggal 27 Februari 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerbitkan Surat No. R-697/KASN/2/2019 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Administrasi, Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Surat Rekomendasi terlampir), dimana diantaranya terdapat rekomendasi pelanggaran sebagai berikut :
– Meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor BKPSDM.820/625/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, BKPSDM.800/719/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, BKPSDM. 820/1137/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, BKPSDM.820/1139/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Alor, yang tidak terdapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
– Meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor BKPSDM.820/1138/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian, Rotasi/mutasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor berjumlah 145 ASN (Guru dan Kepala Sekolah) tidak sesuai dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri No. 821/8690/OTDA tanggal 1 November 2018, berjumlah 132 ASN (Guru dan Kepala sekolah) dan Permendikbud nomor 6 Tahun 2016 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Bahwa Rekomendasi dari KASN tersebut ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Rekomendasi dari KASN tersebut diatas jelas membuktikan bahwa Pasangan Nomor Urut 2 Petahana, dalam hal ini Bupati Drs Amon Djobo/Petahana telah melakukan penggantian pejabat dalam masa 6 bulan dari tanggal penetapan pasangan calon Bupati tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri atau dengan kata lain Bupati Drs Amon Djobo telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, saudara H. Aris Wahyudi, SH selaku Ketua tim Pemenangan Pasangan Nomor urut 1 menyampaikan Surat Tuntutan Pembatalan Pelantikan Bupati Alor-Nusa Tenggara Timur terpilih hasil Pilkada 2018 kepada Menteri Dalam Negeri karena Bupati terpilih (Pasangan Nomor Urut 2 Petahana) telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 sesuai rekomendasi dari KASN tersebut diatas (surat terlampir).

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, saudara Robert J. Tubalau (team sukses Pasangan Nomor urut 1) menyampaikan Laporan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Pusat di Jakarta (terlampir)dan pada tanggal 17 Maret 2019, Bawaslu Pusat menerbitkan surat yang intinya menyampaikan telah terjadi pelanggaran administrasi yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 (surat terlampir), dan Bawaslu menyerahkan tindak lanjut atas pelanggaran tersebut kepada Kementrian Dalam Negeri dengan pertimbangan Bawaslu tidak memiliki kewenangan lagi untuk merekomendasikan pelanggaran pemilihan karena seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor telah berakhir.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor terhadap Pasangan Nomor Urut 2 Petahana di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Tanggal 20 Maret 2019, Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Inforrmasi Data investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (Lidik Krimsus RI) selaku organisasi kemasyarakatan juga telah menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri (surat terlampir) yang pada intinya meminta agar Tergugat dapat menindaklanjuti rekomendasi dari KASN No. R-697/KASN/2/2019 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Administrasi, Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 27 Februari 2019 dan hasil pemeriksaan Bawaslu tanggal 17 Mei 2019 yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran administratif terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 oleh Bupati–Wakil Bupati Petahana.

Bahwa dengan dikeluarkannya surat Pemberitahuan Pelantikan oleh Plt. SEKDA Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2019 yang dianggap telah merugikan kami dan merujuk pada Rekomendasi BAWASLU RI atas laporan pelanggaran administrasi PEMILUKADA yang dilakukan oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo (Petahana) bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 (surat terlampir), dan Bawaslu menyerahkan tindak lanjut atas pelanggaran tersebut kepada Kementrian Dalam Negeri, maka demi mendapat keadilan dan kepastian hukum, kami melanjutkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mana telah kami sampaikan laporan gugatannya pada tanggal 11 Juni 2019.

Persidangan Di Pengadilan TUN Jakarta sudah berjalan hingga pemeriksaan alat Bukti Surat,dan di hadapan majelis hakim MENDAGRI tidak bisa membuktikan SK penangkatan Bupti dan Wakil Bupati Alor yang ASLI. Karena memang di Fakta persidangan Terungkap beberapa Keanehan; a). Tergugat intervensi dalam hal ini Bupati dan wakil Bupati terpilih menarik diri dari perkara ini, b). Mendagri Tidak bisa membuktikan SK asli obyek sengketa,justru hanya membawa petikan SK. Dan pengacara Penggugat sangat keberatan karena mendagri tidak bisa menunjukan/memperlihatkan SK Asli,akhirnya Ketua Majelis Hakim meminta penggugat memasukan keberatan ini dalam Kesimpulan.
c). SK pengangkatan Bupati Alor sudah terbit dari tgl 21 des 2018 tapi baru berlaku tgl 17 maret.
D) jadwal pelantikan Bupati Alor yang sudah dirilis Oleh Mendagri adalah tgl 9 september 2019 tapi secara mendadak Acara pelantikan Bupati Alor dimajukan pada tgl 17 maret Hari Minggu tanpa adanya alasan dari Mendagri,padahal permasalahan masih berproses. Dàn mendagri telah diberitahu Oleh KASN dan juga oleh penggugat.

“Dari uraian singkat ini diatas, kami mengindikasi kuat Bupati Alor saat ini adalah “BUPATI BODONG” karena tidak memiliki SK Asli pengangkatan Bupati yang Sah dan Benar sesuai ketentuan. Dugaan ini di perkuat lagi oleh tidak Mampunya Mendagri Membuktikan SK Asli dalam Perakara TUN di Jakarta yang sementara berlangsung,” kata Ketua Tim Penasehat Hukum Penggugat Lomboan Djahamou.(Putra).

[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Related Post

    No internet connection No internet connection

No Responses

Leave a Reply