PRM Adakan Aksi Keadilan Untuk Indonesia

 Hukum


Jakarta- Humas Presidium Rakyat Menggugat (PRM) Sisca Rumondor mengatakan, aksi demonstransi di depan kantor Mahkamah Agung Jakarta Pusat yang di hadiri hampir 100 orang, bertujuan mempertanyakan peradilan terkait insiden pembakaran, pengrusakan rumah ibadah (ada bukti), hanya di hukum 1 bulan 15 hari, katanya kepada awak media pada saat aksi berlangsung di depan Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

Menurut Sisca, Pengrusakan balai pengobatan (ada bukti) di hukum 1 bulan 18 hari, dan Pencurian dilokasi kejadian (ada bukti) di hukum 1 bulan 17 hari, sedangkan Berbicara (tidak ada bukti rekaman) di hukum 1 tahun 8 bulan terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara, hukuman ini sangat tidak perikemanusiaan terhadap rakyat khususnya korban Melliana. Separah itukah peradilan di indonesia?, Tanya Sisca.

Tanda tangan menjamin tahanan rumah untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kasus yang terjadi terhadap melliana adalah preseden yang sangat buruk untuk peradilan yang begitu lemah oleh investasi pihak non hukum. Terlepas dari masalah minoritas dan mayoritas juga unsur intoleransi yang sangat kental. Oleh karena itu, presedium rakyat menggugat sangat terusik dan terbeban atas proses peradilan yang tidak adil yang di sodorkan ke masyarakat, jelasnya.

Apabila kasus ini, lanjut Sisca, tidak di hentikan, apakah tidak menutup kemungkinan akan ada pembakaran Ibadah/Fasilitas Umum/Kendaraan Umum dan lain- lain dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, karena hukumannya yang sangat ringan, cuma satu bulan…? celakaaa!, urai Sisca Rumondor.

Presidium rakyat menggugat, atas nama rakyat yang peduli pada bangsa dan Negara Indonesia yang tercinta dan menjunjung tinggi pancasila, khususnya di sila kelima yaitu ”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. PRM menyatakan mosi tidak percaya kepada aparat penegak hukum baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung dalam pemeriksaan perkara yang menimpah Melliana.

Mosi tidak percaya diajukan kepada:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan.
2.Mahkamah Agung,
3.Kementerian Hukum dan HAM
4.Kementerian Agama.

“Kami selaku perwakilan Rakyat Indonesia berharap kepada penegak hukum untuk berhati-hati mengetokkan palu, hakim yang mengantarkan orang yang tidak bersalah kepenjara adalah pengingkaran terhadap keadilan dan salah satu pembunuhan paling kejam yaitu membunuh kemerdekaan orang”, tegas Sisca.

Apalagi korbannya, lanjut Sisca, adalah seorang ibu dengan 4 orang anak yang masih dibawah umur dan perlu asuhan seorang ibu. Yang seharusnya Melliana bisa dijatuhi hukuman percobaan atau tahanan rumah saja. Bukan masuk bui. Ada ungkapan yang layak di renungkan, ”lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Sebelum kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan semakin jatuh ketitik nadir, kami berharap badan peradilan segera melakukan pembenahan”, ucap Sisca.

Jika tidak, hukum hanya akan mengabdi pada dirinya sendiri dan bukan mengabdi pada manusia dan keadilan, tegasnya.(Putra).

No Responses

Leave a Reply