PPM: KAJATI MALUKU TAK BERNYALI HADAPI KASUS PARA PEMBESAR

 Hukum


Jakarta, Indonesiaxpost – Kejahatan luar biasa dugaan korupsi pada Bank Maluku terkesan ditutup-tutupi dan dilindungi oleh Kejaksaan Tinggi Mauku, seperti kasus repo yang begitu lama dibiarkan mengambang. Kondisi tersebut memaksa publik berinterpretasi dan mempertanyakan kredibilitas Kejati Maluku. Kajati Maluku pernah mengatakan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus obligasi bodong ini, kenyataannya hingga hari ini tidak jelas arah kasusnya sepertinya Kajati lagi “ngigau”

Dari 2015 sudah saya sampaikan jika kasus ini mau dituntaskan maka sudah seharusnya Kejati berani melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap seluruh dewan direksi, komisaris, maupun pemegang saham.
sebab sangat mustahil transaksi sebesar itu tidak diketahui oleh komisaris maupun pemegang saham saat kasus obligasi bodong ini terjadi, bahkan sudah saya desak agar diusut dan buka “Nngosiator” ulung yang mempertemukan pihak AAA Securitas dengan pihak Bank Maluku, yang mana saat itu AAA securitas telah dinyatakan dissuspend oleh BEI, buka Adhy Fadhly, kepada Indonesiaxpost.id, di seputaran Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018).

Masih menurut Adhy, peran Wellem Patty saat itu sangatlah besar jika dilihat dari tupoksinya selaku Direktur Pemasaran, begitu juga Dirk Soplanit selaku Direktur Umum, malah Rolobessy yang dijadikan tumbal. Sepertinya Kejati Maluku tak bernyali menyentuh para komisaris dan pemegang saham BM-MALUT, ujar Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku_95 Djakarta, ini.

Hal yang sama, lanjut Adhy, terjadi pada kasus mark up pembelian Kantor Cabang Surabaya, ada yang janggal dalam penuntasan kasus mark up lahan Darmo 51 ini. Bagaimana tidak banyak fakta-fakta persidangan maupun bukti-bukti yang dikesampingkan bahkan diabaikan kejaksaan.

Bisa kita lihat terkait kantor kasus mark up ini, banyak yang diabaikan dan menjurus pada upaya melindungi BIGBOSS. Bagaimana peran pemegang saham yang sama sekali tidak tersentuh pada proyek pembelian lahan Darmo, mulai dari SK 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014. Fakta persidangan yang mana salah-satu tersangka telah membeberkan isi pesan singkat dari pemegang saham kepada IR, ujar Adhy Lagi

Menurut tersangka, kata Adhy, isi SMS terkait pencairan dana Rp54 Milyar guna pembelian lahan tersebut. Fakta ini juga diabaikan jaksa karena tidak ditindaklanjuti. Seharusnya jaksa menindaklanjuti informasi yang berkembang saat persidangan yang merupakan fakta dan harus ditindaklanjuti guna mengungkap keterlibatan pihak lain. Jangan mengorbankan pihak tertentu untuk melindungi salah satu pihak.
yang perlu di pahami adalah, dalam mekanisme kerja perbankan juga menganut sisim kolektif kolegial, kata Adhy.
Untuk itu di mata kami ada yang janggal selama pengusutan hingga vonis beberapa terdakwa dallamm kasus ini, sebab para pemegang saham sama sekali tidak tersentuh. Semakin memperkuat kecurigaan kami bahwa benar ada yang dilindungi dengan tidak berani membuka hasil lab forensik digital atas telepon seluler terdakwa yang juga DPO Kajati Maluku saat ini tak lain adalah HAT. Ini merupakan rangkaian yang tak bisa dipisahkan yang mengindikasikan ada peran penegak hukum dalam melindungi “BIGBOSS”, beber Adhy.

Berikut kasus dugaan korupsi alkes senilai puluhan milyar pada Poltekkes Maluku, Adhy menambahkan, yang sudah sangat jelas ada kerugian negara akibat dari maladministrasi dan konspirasi yang terjadi. Kami sudah kantongi semua bukti dan sudah diserahkan ke kajati maluku, namun hingga hari ini terkesan didiamkan.

Dari sekian bukti yang ada, maka Kejaksaan Tinggi Mmaluku kami nilai tidak mampu menyelesaikan kasus yang agak besar dan melibatkan orang besar (penguasa). Menilik kondisi tersebut, dikhawatirkan kejaksaan tersandera oleh kepentingan politik, sehingga terjadi monopoli hukum untuk mengamankan pihak pihak tertentu. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti dengan membuat laporan resmi ke Kejagung terkait tidak maksimalnya kinerja bawahannya di Maluku dan kasus ini juga akan dibawa ke KPK sehingga KPK bisa mengambil sikap dalam penuntasan kasus kasus tersebut, pungkas Adhy.*man

No Responses

Leave a Reply