Ada Penyalahgunaan Dana Daerah di Dalam Pemerintahan Maluku Tenggara Barat

 Politik

Jakarta- Ketua Komisi C yang juga merupakan ketua Fraksi PKPI, DPRD Maluku Tenggara Barat, Sony Ratissa, dilaporkan ke Polres Maluku Tenggara Barat, oleh Bupati Petrus Fatlolon. 

Bahkan Pihak Polres telah memintai keterangan beberapa anggota dewan yang mendengar langsung pernyataan Sony Ratissa tersebut.

Terhadap pelaku kepala daerah Maluku Tengggara Barat yang telah mengkriminasi DPRD atas pernyataan dan pendapat yang disampaikan karena ini ada kaitnya dengan penyelanggaraan tugas-tugas di tingkat daerah, ujar Sonny yang ditemui oleh awak media pada sela-sela Rakernas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, di Paragon Hotel, Jakarta.

Sony Ratissa,yang didampingi Sony Loblobly Anggota Komisi A DPRD Maluku Tenggara Barat menyatakan, membantah bahwa dirinya telah melakukan pencemaran nama baik Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon, katanya.

“Yang benar adalah bahwa saya mengkritisi Bupati yang suka pelesiran ke Jakarta. Bahkan dalam satu bulan sampe lebih dari 5 kali sang Bupati melakukan perjalanan tersebut. Setelah di cek SPPD nya juga tinggi dan ini sangat membebani keuangan daerah,” tegas Sony.

Ia melanjutkan, “Bupati juga tidak mendengarkan langsung apa yang saya sampaikan. beliau hanya mendengar dari orang lain. Jadi tidak betul itu saya melakukan pencemaran nama baik beliau. Saya tidak menghujat, tapi saya mengkritisi. Itu sudah tugas kami melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.

“Kita melihat ada kesimpangan dalam hal ini karena kritik atau pendapat yang disampaikan dari anggota DPRD adalah sangat penting karena bagian dari tugas dan tanggung jawab kita di lembaga presentasi rakyat,” ucap Sony.

Sementara itu Sony Loblobly, Anggota Komisi A, DPRD Maluku Tenggara Barat, mengatakan, bahwa Bupati Petrus telah menjual beras busuk kepada masyarakat. Beras tersebut adalah beras bantuan pemerintah pusat yang tidak boleh di jual. bahkan menurut Sony di daerahnya tidak dalam kondisi rawan pangan. kegiatan yang tidak pernah dibahas melalui mekanisme nirmatif itu puluhan milyar, tutur Sony Lablobly.

Satu lagi yang menjadi sorotan Anggota Dewan Maluku Tenggara barat ini, bahwa ada penggunaan APBD tahun 2018 sebesar 100 miliar yang digunakan tidak rasional. Dana tersebut digunakan untuk membuat patung, gapura, taman di kantor bupati. Ini tidak sesuai dengan yang telah di anggarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran. Tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pungkas Sony.

Dalam pernyataannya Sony juga menyinggung Bupati yang melantik beberapa pejabat yang tidak melibatkan Baperjakat setempat. Ini telah menyalahi aturan ASN.

Sehubungan dengan beberapa tindakan Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon, yang dinilainya telah melanggar berbagai aturan, maka pihak DPRD dalam rapat paripurna menolak beberapa kebijakan tersebut. Bahkan kami telah menyusun laporan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Kami berharap Bupati dalam, urai Sony.(Putra).

Gak Pake #Mahal

No Responses

Leave a Reply