Penuntasan Korupsi Bank & Poltekkes Maluku, Kejati Jangan “Masuk Angin”

 Hukum


Jakarta, Indonesiaxpost – “Saat Kajati Maluku mengatakan tidak terlibatnya Dirk Soplanit dan Wellem Patty dalam kasus dugaan korupsi Bank Maluku ini adalah sebuah pernyataan konyol. Kajati telah mengabaikan fakta-fakta persidangan yang mana sangat sering kedua nama ini disebut dalam persidangan kasus kredit macet pada Bank Maluku, berikut peran Wellem Patty sangat jelas dan besar jika dilihat dari tupoksinya selaku Direktur Pemasaran pada kasus obligasi fiktif antara Bank Maluku dan AAA Securitas,” ungkap Adhy Fadhly, kepada indonesiaxpost.id, Rabu (4/10/2018), usai ke Kejaksaan Agung, di Jakarta.

Masih menurut Adhy, sejak 2015 sudah disampaikan ada keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam kasus dugaan korupsi pada Bank Maluku yang patut ditelusuri, mulai dari pertemuan antara pihak Bank Maluku dan AAA Securitas yang dilakukan di beberapa hotel di Jakarta terutama terkait kasus reverse repo. Ini merupakan kejahatan yang sangat nyata, dimana Bank Maluku melakukan transaksi dengan broker fiktif. “AAA Securitas telah dinyatakan disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Ini sangat jelas konspirasi jahat pihak-pihak tertentu. Walaupun begitu sangat tidak tersentuh. Kami perlu ingatkan kepada Kajati Maluku bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” beber Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku ini.

Menyoal dua nama besar yang diduga kuat terkait dengan dugaan korupsi Bank Maluku, menurut Adhy, Majelis Hakim Tipikor telah memerintahkan agar Soplanit dan Patty harus diperiksa. “Keputusan Hakim Tipikor tersebut merupakan sesuatu yang bukan asal-asalan, seyogyanya jaksa selaku eksekutor harus segera menindaklanjuti bukan malah memberikan respon yang konyol bahwa mereka tidak terlibat,” kata Adhy lagi.

Bukan hanya kasus dugaan korupsi Bank Maluku, Adhy menambahkan, Kejati Maluku juga harus segera menuntaskan kasus dugaan korupsi jumbo puluhan milyar pada Poltekkes Maluku, harusnya jaksa segera melakukan penyelidikan dengan segera mungkin memanggil pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam kejahatan tersebut. “Kami perlu mengingatkan informasi maupun laporan dugaan tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang wajib ditindaklanjuti. Diingatkan dugaan korupsi Alkes pada Poltekkes Maluku telah memenuhi unsur pidana, terkait dugaan penyelewengan yang merugikan keuangan negara yang mencapai milyaran rupiah. “Jadi tidak ada yang perlu ditutupi lagi bahkan dilindungi. Semua sudah terbuka, tinggal melihat komitmen Kejati Maluku,” tegas Adhy.

Menilik kinerja Kejati Maluku terkait kasus Bank dan Poltekkes Maluku, Adhy menegaskan, Kejati Maluku tidak profesional dan terkesan tebang pilih. “Semoga kasus-kasus ini bisa ditindaklanjuti dan ada harapan bagi kejaksaan agar tidak mudah masuk angin. Wajar saja jika ada interpretasi publik seperti itu dengan realitas hari ini, mengambang dan menggantungnya kasus Poltekkes serta tidak jelas siapa yang dilindungi dalam kasus Bank Maluku,” pungkas Adhy. *man

No Responses

Leave a Reply