Pendapatan Pajak Reklame tak Optimal, Komisi C Panggil BPRD

 Metropolitan, Umum

satu diantara ratusan reklame bodong yang disegel.*/ist

Jakarta, Indonesiaxpost – “Selama hampir lima tahun ini, pendapatan pajak dari sektor pajak reklame tidak optimal. Sesungguhnya, potensi pendapat pajak dari reklam bukan hanya cukup tapi sangat besar. Tapi dalam kurun empat tahun target pajak reklame BPRD hanya berada di kisaran Rp600 miliaran, tapi itu pun tidak mencapai target karena pencapaian selalu hanya 70-80%. Tahun lalu pemasukan hanya Rp460 miliar,” buka Ruslan Amsyari, kepada wartawan, baru-baru ini, di Jakarta.
Menurut anggota Fraksi Partai Hanura ini, pemasukan pajak reklame yang minim diakibatkan rendahnya penegakkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, sehingga marak reklame ilegal yang pajaknya tidak dapat ditarik secara maksimal oleh BPRD. Sebab, jelas dia, konstruksi reklame-reklame ilegal itu tidak tercatat di Pemprov DKI, sehingga ketika pada billboard konstruksi reklame itu dipasangkan iklan tertentu, BPRD kesulitan menarik pajaknya. “Untuk itu, rencananya pada Rabu atau Kamis pekan ini, kami akan tanya bagaimana solusi mengatasi ini? Menurut hemat kami, dengan reklame yang begitu banyak, bertebaran dimana-mana, seharusnya pemasukan pajak reklame minimal Rp1 triliun. Jadi, jangan hanya meningkatkan PAD dengan menaikan PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Kasihan rakyat,” tegasnya.
Ruslan berpendapat, reklame bodong akibat tidak tegas penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 karena dugaan kongkalikong di antara pejabat terkait dengan pengusaha, sehingga pengusaha seakan bebas membuat reklame dimana-mana karena tak takut dikenai sanksi. “Pengawasan sangat lemah,” ujar Ruslan.
Ia bahkan menilai, penyegelan yang dilakukan Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat Jalan S Parman, MT Haryono, Gatot Subroto dan Harmoni beberapa waktu lalu sebenarnya tidak perlu karena reklame-reklame itu sudah bertahun-tahun di sana dan keberadaannya pun merugikan Pemprov DKI dari sisi PAD. “Jadi, untuk apa lagi disegel? Langsung saja ditebang. Tidak perlu dilelang lagi,” tegasnya.
Ia juga mengkritik alasan Satpol PP yang belum juga melakukan penebangan meski reklame-reklame itu sudah berminggu-minggu disegel, yakni karena anggaran penebangannya sedang dilelang.
Menurut dia, anggaran penebangan satu reklame tak sampai Rp100 juta, karena sewa satu unit crane untuk menebang satu konstruksi reklame paling mahal Rp50 juta. “Kasih ke saya reklame-reklame itu, nanti saya suruh pemulung yang nebang. Satpol gak perlu bayar, gratis! Dan gak perlu lelang anggaran,” katanya.
Ia pun berharap Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta proaktif untuk menghentikan kusutnya penyelenggaraan reklame di Ibukota, dan memberi catatan tentang SKPD (satuan kerja perangkat daerah) atau UKPD (unit kerja perangkat daerah) mana yang tiak maksimal dalam bekerja. “Kalau tidak ada tindakan tegas, masalah reklame di Jakarta tidak akan selesai,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam beberapa tahun terakhir Jakarta disesaki reklame tak berizin dan melanggar ketentuan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2014 dan Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame. Mulai 19 Oktober 2018, Gubernur Anies Baswedan menerjunkan Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame dengan tahap pertama menargetkan 60 titik reklame di Kawasan Kendali Ketat Jalan S Parman, Sudirman, MH Thamrin, Gatot Subroto, MT Haryono, dan HR Rasuna Said. Dari ke-60 titik itu, 53 titik sudah ditebang oleh Tim Terpadu dan perusahaan pemiliknya.
Untuk tahap II yang rencananya dilakukan pada Februari 2019 ini, 130 titik reklame di Kawasan Kendali Ketat, Kendali Sedang dan Kendali Rendah menjadi target. Sebagai persiapan, reklame di S Parman, MT Haryono dan Gatot Subroto yang belum masuk daftar target pada tahap I, telah disegel.
Namun dari Tim Terpadu didapat kabar bahwa penebangan baru akan dilakukan setelah anggaran Rp13 miliar pada APBD 2019 untuk kepentingan tersebut, telah selesai dilelang. *man

No Responses

Leave a Reply