Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Insfrastruktur Rp. 571 Triliun

 Metropolitan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui mengajukan sembilan proyek infrastruktur senilai Rp 571 triliun ke Presiden Joko Widodo melalui sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung Bappenas.

Proyek-proyek infrastruktur yang diajukan adalah:

Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun

Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun
Pengembangan panjang rute transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun

Pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun
Penyediaan pemukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30%) senilai Rp 90 triliun

Peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI senilai Rp 27 triliun
Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81% penduduk DKI senilai Rp 69 triliun

Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun
Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun

Bambang menyebut delapan dari sembilan proyek itu tak harus didanai APBD maupun APBN. DKI bisa melakukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun fasilitas Pembiayaan Investasi Non-anggaran Pemerintah (PINA) yang tersedia di Bappenas.

“Usulan pemerintah DKI untuk membangun infrastruktur sampai tahun 2030 sedang kami dorong untuk diarahkan mayoritas tidak mengandalkan APBN/APBD, tapi mengandalkan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) maupun partisipasi swasta secara penuh,” ujar Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Bambang juga menyatakan, proyek yang tidak bisa dikerjasamakan dengan swasta hanyalah revitalisasi angkot. Untuk proyek yang bisa dikerjasamakan dengan swasta, dua di antaranya bisa dibayari pihak swasta terlebih dahulu atau menggunakan skema availability payment (AP).

Cicilan dengan KPBU-AP dilakukan setelah proyek infrastruktur selesai dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Kedua infrastruktur yang dimaksud yakni pengembangan rute transjakarta dan pengendalian banjir.

Sementara delapan sisanya, bisa lewat penyediaan layanan dan pendapatan tarif. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sejak awal pihaknya berencana memanfaatkan investasi dari swasta untuk mendanai proyek ini.

“Justru kita melihat ini adalah rencana pembangunannya, lalu opsi pendanaannya kita sedang bicarakan. Nanti sesudah fix setiap aspek, nanti kita akan beritahukan,” ujar Anies.

No Responses

Leave a Reply