Paslon “DODO” Gugat Kecurangan Serius di PSU Deiyai

 Politik

Paslon Nomor Urut 4 Kabupaten Deiyai.

Deiyai- Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, Inarius Douw-Anakletus Doo (DODO), meminta kepada semua pihak di Deiyai Papua agar memberikan pendidikan politik yang baik dan informasi yang benar kepada masyarakat terkait gugatan hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Deiyai yang sedang berlangsung Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena, Tim “DODO” mengajukan gugatan ke MK karena ada kecurangan yang sangat serius, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif.

Hal ini disampaikan Tim Paslon “DODO” Yunus Badii menanggapi isu dan informasi tidak benar yang dibangun oleh sejumlah pihak terkait gugatan hasil PSU yang diajukan oleh pihaknya di MK.

Juga, isu-isu lain yang dibangun oleh kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat Deiyai khususnya, dan masyarakat Papua umumnya.

Tim Pemenangan DODO, Yunus Badii meminta agar masyarakat Deiyai mengetahui bahwa pada Rabu 12 September 2018, MK telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018.

Selanjutnya, MK memerintahakan KPU Kabupaten Deiyai melakukan PSU di 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Yamouwitina, TPS 1 Uwe Onagei, TPS 1 Idego, TPS 1, 2, 3, 4 Komauto, Distrik Kapiraya, dan TPS 1, 2, 3, dan 4 di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam waktu 45 hari dan diikuti oleh seluruh pasangan (empat pasangan calon bupati dan wakil bupati) sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

Dalam putusan MK itu, PSU dilakukan dengan asistensi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI serta dengan pengawasan ketat dari Bawaslu Kabupaten Deiyai dengan asistensi dari Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI.

Kemudian, KPU membuat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dan hasilnya dilaporkan kembali ke MK dalam waktu 7 hari setelah PSU. MK juga meminta Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Bawaslu Provinsi Papua memberikan laporan hasil pengawasan dan hasil asistensi kepada MK sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akhir.

“KPU Deiyai melakukan PSU pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Pleno tanggal 18 Oktober 2018. Masyarakat Deiyai harus ketahui bahwa yang dilakukan KPU Deiyai adalah Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara, bukan Pleno Penetapan Bupati Terpilih Kabupaten Deiyai. Setelah Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara, hasilnya disampaikan kembali kepada MK,” jelas Yunus Badii kepada wartawan, Kamis, (8/11).

Nah, kata dia, pada tahapan ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 157 Ayat 5 tentang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 memberikan jaminan kepada kandidat yang merasa keberatan atau dirugikan untuk pendaftaran gugatan dalam waktu 3 x 24 jam di MK setelah penetapan hasil rekapitulasi suara oleh KPU.

Jadi, kata dia, gugatan yang diajukan Paslon “DODO” melalui kuasa hukumnya adalah sesuatu yang lazim dan dijamin oleh Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015.

Lanjut Yunus Badii, proses hukum sedang berjalan. Sidang pertama tanggal 1 November 2019 dengan agenda pembacaan permohonan dari Pemohon (Pasanngan Inarius Douw-Anakletus Doo).

Pada tanggal 6 November 2018, sidang dengan agenda tanggapan dari Pihak Termohon (KPU Dogiyai) dan dari Pihak Terkait (Ateng Edowai-Pigai), serta keterangan dari Bawaslu, dan tanggal 12 akan dilanjutkan dengan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, jelasnya.

“Jadi, Saya minta, semua pihak perlu memahami proses hukum seperti ini. Ini adalah sesuatu yang lazim. Jangan termakan oleh isu-isu yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami minta masyarakat Deiyai jangan terprovokasi dengan informasi-informasi yang tidak benar. Tunggu sampai ada hasil akhir dari MK. Apapun hasil keputusan MK, kita semua baik kandidat maupun masyarakat harus siap menerima dan melaksanakannya dengan aman dan damai,” ajak Yunus Badii.(Putra).

No Responses

Leave a Reply