Partai Hanura Secara Munaslub Dimenangkan Kubu Sudding-Daryatmo

 Politik

Jakarta– Gugatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Sarifuddin Sudding dan Daryatmo atas kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hanura kubu Ambhara itu menggugat SK Menkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Partai Hanura masa bakti 2015-2020.

“Kita tahu bersama hari ini ada putusan PTUN yang menyatakan bahwa semua permohonan gugatan dari Hanura Bambu Apus itu dikabulkan,”kata Ketua Umum Hanura kubu Ambhara, Daryatmo, di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Hanura Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/6).

Sekjen Hanura kubu Ambhara, Sarifudin Sudding, menilai keputusan PTUN itu sangat tepat. Dengan begitu, kepengurusan Partai Hanura hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Januari 2018 dinyatakan sah secara hukum.

Kemarin 401 cabang dan 27 DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang menggelar Munaslub dan oleh PTUN itu dinyatakan sah dan berdasarkan hukum. Seluruh permohonan gugatan pengurusan dari Munaslub yang dilakukan pada Januari kemarin oleh PTUN dinyatakan sah dan beralasan hukum,” ujar Sudding .

Dia menambahkan, dengan adanya keputusan tersebut polemik ada dua kubu di Partai Hanura telah selesai. Dia menegaskan saat ini kepengurusan Partai Hanura hasil Munaslub Januari 2018 adalah yang sah.

“Kita pahami semua sengketa itu muaranya di pengadilan dan apapun putusan pengadilan jadi dasar kita dan landasan kita dalam hal mengelola partai politik. Sehingga langkah organisasi akan dijalankan oleh pengurusan DPP Hanura hasil munaslub,” jelas Sudding.

Selanjutnya, Ketua Bidang Hukum DPP Hanura kubu Ambhara, Adiwarman membacakan amar putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Hanura kubu Sudding dan Daryatmo atas kepengurusan OSO.

Berikut amar putusan Mengadili Dalam eksepsi Menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya Dalam pokok perkara:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya Menyatakan batal surat keputusan Menkum HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020.

Mewajibkan kepada tergugat mencabut SK Menkum HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020.

Menghukum tergugat dan tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 589.000,. Tentunya, bahwa dengan adanya putusan ini, di mana ada kata mewajibkan, dan itu sifatnya memerintahkan, kata wajib, dari PTUN dalam rangka untuk menunda pelaksanaan SK Kemenkum HAM,”tegas Sudding.

Seperti diketahui, OSO menunjuk Herry L Siregar menggantikan Sudding sebagai Sekjen Hanura. Meski disebut sudah islah, OSO tidak mengembalikan posisi Sudding cs di partai. Sehingga kubu ‘Ambhara’ mengajukan gugatan ke PTUN.(Putra)

No Responses

Leave a Reply