Panggil Anies, Bawaslu Tidak Adil

 Nasional, Politik

Jakarta, Indonesiaxpost – Tuntutan pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Langsung berlangsung sukses dan adil musti dilaksanakan semua perangkat Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Kondisi terkini banyaknya wacana yang mencuat terkait dukung mendukung pasangan calon presiden diakui sudah mulai menjurus kearah ketidakadilan, tebang pilih.
Sebagaimana wacana yang berkembang akhir-akhir ini terkait pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Bawaslu. “Bawaslu harus adil, independen, tidak tebang pilih,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menjawab wartawan terkait pemanggilan Anies tersebut, Kamis (10/1/2019), di Jakarta.
Pernyataan Suhaimi terkait upaya Bawaslu menegakkan UU No 7/2017 tentang Pemilu yang dinilai diskriminatif terhadap gubernur pilihan rakyat Jakarta ini. Menurut Suhaimi, Bawaslu harus menjalankan aturan-atura Pemilu independen dan tanpa pandang bulu. “Dalam menangani laporan pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin atas Gubernur Anies Baswedan, Bawaslu harus meneliti betul unsur-unsur pelanggarannya. Apakah sudah memenuhi kriteria pelanggaran sebelum Bawaslu melakukan pemanggilan kepada terduga,” ulas politisi yang namanya mencuat untuk dijagokan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, pernyataan Ketua Dewan Syariah Wilayah (DWS) PKS ini, adanya fenomena yang sangat mencolok dari aparatur Pemilu yang begitu cepat merespon dugaan pelanggaran Pemilu dari pedukung atau yang dianggap mendukung pasangan Prabowo-Sandi ketimbang dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini mencuat karena Bawaslu memanggil Anies Baswedang yang mengacungkan simbol jari pasangan Prabowo-Sandi yang dilakukan pada acara internal Partai Gerindra, beberapa waktu lalu, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal berbeda dilakukan Bawaslu kepada beberapa kepala daerah yang nyata-nyata membuat simbol jari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Anies dilaporkan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) ke Bawaslu karena dianggap melakukan pelanggaran dengan membuat simbol jari pasangan 02. Anies dianggap lembaga pendukung Jokowi-Ma’ruf telah berkampanye padahal Anies tidak dalam keadaan cuti. Anies dianggap melanggara pasal 128 UU Pemilu dan terancam hukuman 3 tahun penjara.
Apa yang dilakukan GNR dan direspon Bawaslu membuat pendukung Anies berang. Aliansi Anak Bangsa (AAB) berencana melaporan semua kepala daerah –paling tidak ada 10 kepala daerah dan satu menteri- yang terang-terangan mendukung dan nyata-nyata mengacungkan satu jari padahal tidak cuti alias masih mengenakan seragam dinas resmi ke Bawaslu. Satu diantara sepuluh itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
“Menilik kenyataan yang sangat terang ini, masyarakat yang menghendaki perubahan dengan mengganti presiden pada 17 April mendatang harus membuat gerakan mengawal Pemilu. Gerakan ini untuk mengawal Pemilu berlangsung tanpa kecurangan! Caranya masyarakat harus aktif di TPS-TPS mengawasi dengan mendokumentasikan semua kegiatan di tiap-tiap TPS, dari mulai tahap awal, penghitungan suara, memfoto C1 hingga melakukan pengawalan dari TPS hingga PPS tingkat Pusat,” pungkas caleg PKS dari Jakarta Timur ini. *man

No Responses

Leave a Reply