Negara Merampok dengan Cara yang Legal?

 Daerah


Jakarta, Indonesiaxpost – Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengalihkan ribuan kapal eks cantrang untuk beroperasi di Laut Dobo Kepulauan Aru Maluku tanpa berkoordinasi dengan Pemda maupun memikirkan nasib nelayan setempat merupakan wujud nyata ketidak-berpihakan pemerintah terhadap upaya menyejahterakan warga negara secara adil. “Wajar saja jika Maluku yang kaya raya tetap terpuruk dan berada di zona provinsi termiskin di negara ini. Harusnya pemerintah bisa secara rasional, objektif dan adil terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi SDA salah satunya Maluku. Jika semua kapal tangkap di atas 30 GT melakukan penangkapan ikan di Laut Maluku, namun segala macama perijinannya diurus dan dikeluarkan Pemerintah Pusat dalam dimana letak keadilan negara bagi rakyat?,” buka Adhy Fadly kepada indonesiaxpost.id, Kamis (11/10/2018), di Jakarta.

Seharusnya, lanjut Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku, agar unsur keadilan dan manfaat bisa didapatkan Maluku, baiknya Pemerintah Pusat memberikan hak kepda Pemda Maluku dapat mengeluarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebab area penangkapan ikan berada di kawasan teritorial Provinsi Maluku. Sementara Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Jangan semua dimonopoli negara, ini tidak fair bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Untuk itu Presiden Joko Widodo mungkin bisa melihat persoalan ini, begitu juga Menteri KKP Susi Pudjiastuty, jangan seenaknya dewe mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan nasib warga Maluku,” ujar Adhy.

Terkait persoalan ini, aku Adhy, diperoleh informasi dari Ambon, saat ini sedang dilakukan koordinasi terkait keberadaan ribuan kapal els cantrang di Kepulauan Aru dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisalnya pengusiran terhadap kapal-kapal tersebut. “Pemerintah jangan menutup mata sebab rakyat Maluku tidak akan mungkin diam terus,” kata Adhy lagi.

Menyoal pelimpahan ribuan kapal eks cantrang, imbuh Adhy, jika alibi ini semua berpulang pada zona 12 mil yang menjadi kewenangan pemda. Jelas ini merupakan pembodohan dan kejahatan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya sendiri. “Kita semua tahu potensi-potensi kekayaan alam itu adanya pada kedalaman
zona 200 mil tergambarkan potensi kekayaan tersebut yang mana 90% ikan, 80-85% minyak bumi. Jadi saat pemda dikasih kewenangan hanya 12 mil bisa kita bayangkan apa yang pemda bisa dapatkan untuk dikelola demi kesejahteraan masyarakatnya,” sesal Adhy.

Untuk itu, Adhy menandaskan, kebijakan terkait perijinan kapal di atas 30 GT yang sedang beroperasi di Laut Maluku harus ditinjau kembali. “Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat potensi itu ada akibat dari sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian KP yang tidak begitu mengindahkan Pemda juga nasib masyarkat sekitar yang mana 95% berprofesi sebagai nelayan. Jangan kita berpulang pada pasal 33 namun substansi dan tujuan dari pasal itu dikesampingkan dengan berbagai regulasi yang tidak berpihak pada rakyat. Saya ingin mengatakan selama imi Maluku dirampok dengan cara-cara yang legal,” pungkas Adhy. *man

No Responses

Leave a Reply