Minta Sertipikat Tanah PT GTJ, Kadis LH Gali Lubang Kubur

 Metropolitan, Umum
[otw_is sidebar=otw-sidebar-6]

Jakarta, Indonesiaxpost – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Isnawa Adji gali lubang kubur sendiri. Bagaimana tidak?

Saat Basuki Tjahaja Purnama masih Gubernur DKI Jakarta, sebagaimana diungkapkan Amir Hamzah, sebagai Kadis LH, Isnawa Adji memutus kontrak kerja dengan pengelola TPST Bantar Gebang yakni PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI). Cilakanya, setelah putus kontrak, Isnawa sebagai Kadis LH bikin kontrak baru dengan PT NOEI.

Ternyata, PT NOEI dan DLH tidak memiliki lahan tanah untuk menimbun sampah. Jadi selama ini lahan yang digunakan untuk menimbun sampah milik PT GTJ seluas 10,5 hektar. Lebih cilaka lagi Isnawa Adji berkirim surat minta salinan sertipikat tanah milik PT GTJ yang nyata – nyata telah disrobot demi kepentingan PT NOEI.

“Belakangan terungkap bahwa permintaan surat tanah itu ada kaitannya dengan NOEI. PT NOEI memiliki kredit macet di Bank Panin yang mencapai Rp500 miliar. Awalnya NOEI hanya pinjam Rp300 miliar dengan nomor pinjaman 0532/CIB/EXT/10 tanggal 17 Mei 2010. Tapi karena tak dibayar-bayar, membengkak hingga Rp500 miliar,” beber Pengamat Kebijakan Publik itu kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Kenapa NOEI tidak sanggup membayar kredit?

Berdasarkan data dari Bagian Akuntansi PT PLN, lanjut Amir, produksi listrik NOEI yang dijual ke PLN sejak 2011 sampai Maret 2018 hanya Rp150.537.690.050. “Apabila pendapatan NOEI itu dipangkas untuk biaya produksi, operasional kantor dan lain-lain, diperkirakan pendapatan bersihnya sekitar Rp30 miliarl.Dan salah satu persyaratan yang harus disetor ke bank untuk mengajukan kredit yakni menyerahkan dokumen tanah sebagai jaminan. Tapi dalam kenyataannya, NOEI tidak punya lahan di TPST Bantar Gebang,” sambung Amir.

Untuk itu, kata Amir, sejak dilakukan pemutusan sepihak kontrak kerjasama pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, Dinas LH dengan GTJ tidak lagi memiliki ikatan hukum apapun.

Dengan demikian jika di kemudian hari ada kerjasama antara Dinas LH dengan PT NOEI, tidak ada lagi kaitannya dengan GTJ.

“Termasuk saat Isnawa Adji berkirim surat meminta foto kopi sertifikat lahan GTJ seluas 10,5 hektare, itu tak dapat dibenarkan. Lahan seluas 10,5 hektare yang lokasinya bersinggungan dengan TPST Bantar Gebang itu merupakan milik GTJ yang sudah bersertifikat,” pungkas Amir. *man

[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Related Post

    No internet connection No internet connection

No Responses

Leave a Reply