Masuk Tanpa Ijin jadi Tersangka, Penyerobot Lahan masih Bebas

 Metropolitan, Umum
[otw_is sidebar=otw-sidebar-6]

Jakarta, Indonesiaxpost – Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta Teguh Hendrawan jadi tersangka gara-gara masuk lahan orang lain tanpa ijin. Teguh sejatinya masuk area Waduk Rorotan yang notabene aset milik Pemprov DKI yang diklaim milik Felix Tirtawidjaja.

Ternyata ada hal yang kontradiktif dengan apa yang dilakukan Teguh yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji. Isnawa Adji telah menyerobot lahan milik PT Godang Tua Jaya (GTJ). Isnawa Adji masih berstatus bebas.

Isnawa diketahui sejak pertengahan Juli 2016, melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).

Sayangnya, Dinas LH masih nekat menggunakan lahan milik GTJ seluas 10,5 hektare yang berlokasi di sekitar kawasan TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi.

Di atas lahan milik GTJ itu, Dinas LH mendirikan bangunan untuk kegiatan pembuangan sampah. Lahan itu juga dimanfaatkan untuk lokasi pembuangan sampah warga ibukota.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, apabila kemudian pihak GTJ melaporkan Isnawa dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 406, soal pengerusakan dan memasuki perkarangan rumah tanpa izin, maka bisa saja dia berstatus tersangka seperti kepala Dinas SDA.

“Karena sejak diputus sepihak, maka sudah tidak ada lagi hubungan atau ikatan hukum Dinas LH dengan GTJ. Kalau memang Dinas LH butuh lahan, silahkan beli dari GTJ sesuai prosedur,” kata Amir, baru – baru ini, di Jakarta.

Amir juga menyoroti surat permintaan foto kopi sertifikat lahan GTJ seluas 10,5 hektare oleh Dinas LH. Amir menilai telah terjadi konspirasi antara Dinas LH dengan PT NOEI soal permintaan foto kopi sertifikat tersebut Pasalnya, belakangan PT NOEI kembali bekerjasama dengan Dinas LH untuk mengelola listrik di TPST Bantar Gebang.

“Ternyata, berdasarkan informasi yang valid PT NOEI punya kredit macet. Untuk mengamankan kredit macet, NOEI harus menyerahkan sertifikat tanah,” papar Amir.

Amir juga menyayangkan sikap Isnawa yang selalu mengklaim bahwa segala kebijakannya terkait TPST Bantar Gebang merupakan perintah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Sangat disayangkan Isnawa melakukan kebijakan yang salah dengan mengatasnamakan gubernur. Anies harus tertibkan anak buah seperti ini,” pungkas Amir. *man

KOMENTAR PE

[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Related Post

    No internet connection No internet connection

No Responses

Leave a Reply