Ali Nurdin: Sikap Pemerintah Dapat Melawan Hukum Jika Tetap Melaksanakan Penagihan PKB dan BBNKB Terhadap Alat Berat

 Hukum

Jakarta- “Kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Daerah yang masih digunakan untuk menarik PKB dan BBNKB terhadap Alat Berat” kata Ali Nurdin, S.H., S.T. selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Para Pemohon dalam Perkara Nomor 15/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Dalam diskusi yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama dengan Gabungan Asosiasi Pemilik dan Pengguna Alat Berat seperti Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (HINABI), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI).

Diskusi tersebut dipimpin oleh Ketua Umum APINDO Hariyadi B Sukamdani yang diselenggarakan atas inisiatif APINDO dalam rangka menanggapi keluhan para pengusaha pemilik alat berat atas sikap pemerintah yang akan menagih PKB dan BBNKB terhadap alat berat. APINDO yang merupakan wadah untuk komunikasi dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul pada bidang hubungan industrial agar tercipta iklim usaha yang baik dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara nyata, berkepentingan untuk mendengarkan permasalahan konkrit yang dihadapi oleh para pengusaha alat berat dan merumuskan sikap serta usulan penyelesaian masalah kepada pemerintah, jelas Ali.

“Para pengusaha alat berat,  sejak keluarnya UU Nomor 34 Tahun 2000 telah mempersoalkan pengelompokkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dengan kewajiban untuk membayar PKB dan BBNKB”, demikian disampaikan oleh Tjahyono Imawan selaku Ketua Umum ASPINDO dan juga Koordinator Gabungan Asosiasi Pemilik dan Pengguna Alat Berat.

Lebih lanjut Tjahyono Imawan mengatakan “Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 31 Maret 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor sehingga tidak bisa dikenakan PKB dan BBNKB. Kami sangat mengharapkan pemerintah dapat menghormati dan dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut”.

Menanggapi sikap pemerintah yang akan tetap melaksanakan penagihan PKB dan BBNKB terhadap Alat Berat, menurut Ali Nurdin, S.H., S.T. sikap pemerintah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digugat ke Pengadilan Negeri. Begitu juga apabila pemerintah daerah mengeluarkan surat penagihan PKB dan BBNKB terhadap Alat Berat maka para pemilik alat berat dapat mengajukan tuntutan pembatalan surat penagihan tersebut ke Pengadilan Negeri karena surat tersebut dikeluarkan secara melawan hukum.

Ali Nurdin yang juga konsultan hukum Gabungan Asosiasi Pemilik dan Pengguna Alat Berat menegaskan bahwa pemerintah menghormati dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak menggunakan dasar hukum ketentuan dalam UU PDRD yang sudah dibatalkan. Menurut Ali Nurdin, Pasal 47 UU MK mengatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya sejak tanggal 10 Oktober 2017 ketentuan dalam UU PDRD yang mengatur tentang alat berat tidak bisa lagi digunakan.

Lebih lanjut Ali Nurdin menguraikan bahwa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang, bagian dari undang-undang, pasal, atau ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lahir segera setelah putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum secara prospektif (ex nunc) dan tidak retrospektif (ex tunc). Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 demikian dianggap tidak ada dan tidak berlaku lagi, dan tidak melahirkan hak dan kewenangan serta tidak pula dapat membebankan kewajiban apapun. Selain itu Pengadilan terikat untuk mengabaikan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.

Terkait dengan alasan pemerintah yang akan melakukan penagihan PKB dan BBNKB terhadap Alat Berat adalah merupakan pelaksanaan dari Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, Ali Nurdin menjawab bahwa alasan tersebut tidak tepat karena Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 15/PUU-XV/2017 tidak menyebutkan adanya masa transisi pemberlakuan Norma ketentuan mengenai alat berat dalam UU PDRD setelah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ucap Ali.

Yang mengikat untuk diekesekusi menurut Ali Nurdin adalah Amar Putusan bukan Pertimbangan Hukum.

Lebih lanjut Ali Nurdin mencontohkan adanya masa transisi pemberlakuan norma dalam ketentuan undang-undang yang sudah dibatalkan sebagaimana dalam Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana secara tegas dinyatakan dalam Amar Putusannya bahwa ketentuan dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 akan tetapi tetap mempunyai kekuatan hukum paling lama sampai dengan waktu tertentu, ungkapnya.

Misalnya dalam Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Amar Putusan MK menyatakan Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945; dan selanjutnya menyatakan Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TETAP MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Menurut Ali, Begitu juga dalam perkara Nomor 13/PUU-VI/2008 Amar Putusan MK menyatakan UU nomor 16 tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 45 Tahun 2007 Tentang APBN Tahun  Anggaran 2008 bertentangan dengan UUD 1945; dan selanjutnya menyatakan UU nomor 16 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 45 Tahun 2007 Tentang APBN Tahun Anggaran 2008 TETAP BERLAKU SAMPAI DIUNDANGKANNYA UU APBN Tahun Anggaran 2009, tuturnya.

Menurut Ali Nurdin ketiga Putusan MK tersebut yang mengatur adanya masa transisi suata materi muatan ayat, pasal, atau undang-undang yang dibatalkan namun tetap berlaku sampai batas waktu tertentu didasarkan adanya pertimbangan suatu kondisi timbulnya kekacauan dan ketidakpastian hukum apabila materi muatan ayat, pasal, atau undang-undang yang dibatalkan langsung diberlakukan.

Berbeda halnya dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menyebutkan untuk mengisi kekosongan hukum penagihan pajak terhadap alat berat maka dapat digunakan undang-undang yang lama. Pertimbangan Hukum tersebut sama sekali tidak didasarkan atas adanya kekacauan ataupun ketidakpastian hukum, bahkan dengan adanya penagihan PKB dan BBNKB terhadap Alat Berat justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejak tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 yang membatalkan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ alat berat bukan termasuk kendaraan bermotor, tuturnya.

Ali Nurdin mengusulkan agar APINDO dapat merumuskan langkah-langkah yang diperlukan seperti melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah baik Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, maupun Dewan Pertimbangan Presiden agar pemerintah tidak melanggar Putusan MK sehingga dapat tercapai kesinambungan dalam bidang pembangunan infrastruktur, industri, dan pertambangan sehingga para pemilik alat berat tidak terganggu, resah, dan gelisah dalam melakukan aktifitas kegiatan ekonominya, kata Ali Nurdin.(Putra).

Gak Pake #Mahal

No Responses

Leave a Reply