Herman Hondo: Pemalsuan Nilai Ijazah Harus Ditinjadaklanjuti Secara Hukum

 Hukum

Jakarta – Herman Hondo, dosen Universitas Advent Indonesia (UNAI) Bandung, didampingi kuasa hukumnya Sinar Bintang Aritonang S.H., mendatangi kantor Bareskrim Mabes Polri, Jumat (11/05/18).

Pelapor melaporkan atas kasus dugaan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, menghilangkan data pada sistem elektronik tertentu, kejahatan terkait sistem pendidikan nasional, UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP, UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 266, 32 (1) jo 48 ayat (1), 67 ayat (1), Berdasarkan laporan nomor : STTL/487/V/2018/BARESKRIM.

“Klien kami atau pelapor pada semester ganjil Juli-Desember 2016 beliau mengajarkan empat mata kuliah prinsipal accounting, intermediate accounting, manajemen operasional, dan Analisis laporan keuangan. Sekitar 10 Januari 2017 pelapor melihat di modul pribadinya sebagai dosen di website Universitas Advent Indonesia telah terisi nilai-nilai mata kuliah yang diajarkannya padahal belum pernah pelapor mengisinya,” kata Sinar Bintang, kepada media di kantor Bareskrim.

Pelapor telah menyampaikan surat protes terhadap rektorat atas peristiwa dugaan pemalsuan tersebut dan sudah bertemu dengan ketua yayasan, rektor dan Pembantu Rektor 1 (PR-1). Kemudian PR-1 memberikan jawaban yang tidak jelas, akan tetapi rektor telah meminta maaf atas peristiwa itu. Maka pelapor melaporkan AL (terlapor) dan rekannya, sebagai pihak 1 atas dugaan tindak pidana dengan mengeluarkan ijazah tanpa hak dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

“Bareskrim akan memantau kasus ini karena dengan mengeluarkan ijazah itu maka akan mengeluarkan sarjana dengan kemampuan yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu pelapor merasa persoalan ini harus dilaporkan supaya Universitas Advent Indonesia menjaga mutunya dan menghasilkan sarjana yang kualified terlebih di jaman sekarang ini,” jelasnya.

Sampai saat ini belum ada tindakan dari rektor dan saat ini ketua yayasan telah menggantikan rektor RH diganti oleh ketua yayasan. “Harapan saya kepada Bareskrim agar kasus ini ditangani oleh Bareskrim. Kasus ini jangan dilimpahkan ke Polda Jabar tetapi ditangani oleh Bareskrim,” harap Sinar Bintang.(Putra).

No Responses

Leave a Reply