Harus Direvisi, Perda Perpasaran Bunuh Pedagang Kecil

 Metropolitan, Umum

Ruslan-Amsyari, Anggota-Komisi-C-DPRD-DKI-Jakarta, Fraksi Hanura.ist

Jakarta, Indonesiaxpost – Keberadaan mini market sudah menjamur bahkan sudah tidak bisa terbendung lagi. Kita bisa melihat keberadaan mini market muncul hampir di setiap gang bahkan tak jauh dari pasar tradisional. Keberadaan minimarket seperti Alfa Mart, Indomart, Alfa Midi dan sejenisnya yang berjarak dari pasar tradisional dan warung kelotong ini dikeluhkan masyarakat.
Menurut anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ruslan, keberadaan minimarket harus diatur lewat Peraturan Daerah (Perda) Perpasaran. “Namun sangat disayangkan, dalam Perda Perpasaran yang baru tidak diatur jarak antar mini market. Saat pembahasan Raperda Perpasaran saya sudah mewanti-wanti agar jarak antar mini market jangan dihapus, ternyata pada Perda Perpasaran yang baru malah dihilangkan. Saya minta Bapemperda merevisi Perda Perpasaran yang baru ini,” pinta Ruslan Amsyari kepada wartawan, baru-baru ini, Jakarta.
Menurut Ruslan, Perda No 2/2018 tentang Perpasaran menghapus aturan jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional. “Jika tidak segera direvisi Perda Perpasaran akan membunuh dunia usaha pemodal kecil. Warung-warung kelontong bakal banyak yang bangkrut. Koperasi tutup. Pun demikian pasar tradisional makin sepi pembeli,” beber Ruslan.
Usulan Ruslan tersebut dipicu pernyataan warga yang menyatakan Perda Perpasaran bakal membunuh usaha dagang masyarakat kecil dan tidak lebih baik dari Perda Perpasaran sebelumnya saat ia melaksanakan sosialisasi Perda Perpasaran kepada warga Pondok Pinang, Jakarta Selatan, baru-baru ini. “Jelas hal ini menjadi bumerang bagi saya selaku anggota DPRD DKI meningat Perda Perpasaran jadi lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang warga masyarakat ekonomi lemah,” ujar Ruslan, anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta ini.
Ruslan mengusulkan untuk memanggil pihak PD Pasar Jaya dan instansi terkait untuk membahas rencana revisi Perda Perpasaran yang baru ini.

Ketua Bapemperda Setuju
Terkait usulan Ruslan tersebut, Ketua Bapemperda yang baru Iwan Jayadi menyetujui. “Saya setuju dengan usulan tersebut. Mengingat untuk pengaturan jarak pasar modern dan pasar tradisional tidak bisa menggunakan Perda Tata Ruang,” ujar Iwan.
Bagaimanapun juga, lanjut Iwan Jayadi, Perda Perpasaran harus melindungi semua kepentingan warga termasuk pengusaha dan pedagang kecil. “Untuk itu, sebaiknya Pemprov DKI tidak memberikan ijin untuk pendirian mini maket dulu hingga revisi Perda Perpasaran ini selesai,” pinta Iwan.
Sebelum Perda Perpasaran Swasta No 2/2002 mengatur jarak antar mini market dengan pasar tradisional dalam radius 500 meter. Selain itu, Perda Perpasaran juga mengatur area efektif yang digunakan mini market untuk pedagang UMKM. Tidak itu saja, area efektif yang digunakan tidak bisa dikompensasi dengan uang. *man

No Responses

Leave a Reply