FAKPP Mendesak KPK Segera Umumkan Lukas Enembe Sebagai Tersangka

 Hukum

Jakarta- “Kami masyarakat Papua yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Dana Pembagunan Papua (FAKPP), meminta dan mendesak segera Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) untuk mengumumkan nama Mantan Gubernur Papua Periode 2013-2017 Lukas Enembe, sebagai tersangka korupsi dana sebesar Rp89 milyar,” kata Ketua FAKPP Ismail Asso pada saat Pimpin Aksi Demo Damai Komunitas Papua di depan Kantor KPK Jakarta, Senin (30/4).

Dia menjelaskan, Dana tersebut, termasuk peningkatan dalam perubahan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, yaitu peningkatan infrastruktur Jalan Kemiri-Depabre Kabupaten Jayapura 42 Km.

“Kami mempertanyakan kinerja tersebut, dalam transparansinya karena belum mengumumkan Lukas Enembe sebagai tersangka. Untuk itu, kami hadir disini untuk meminta KPK agar segera umumkan dan menetapkan sejumlah Pejabat di Pekerjaan Umum (PU) dan Pejabat Pemda Propinsi Papua yang terlibat,” tegas Ismail.

Selain itu, FAKPP meminta KPK segera mengaudit dan mendalami kasus-kasus korupsi selama Lukas Enembe berkuasa sebagai berikut: 1. Lapangan Terbang Mamit yang tidak selesai, 2. Jalan Munak-Oragi-Wolo APBD tiga tahun berturut-turut (2015-2017) 23 Milyar, dan 3. Jalan Wamena – Ibele senilai 25 Milyar. kasus-kasus tersebut belum juga terselesaikan hingga saat ini. oleh karena itu, KPK harus segera mengumumkan Lukas Enembe selaku tersangka kasus-kasus tersebut, ungkap Ismail.

“Aksi kami ini direspon dengan baik oleh pejabat KPK dan akan ditindaklanjuti segera mungkin. setelah hari ini aksi di KPK, rencananya besok kami juga akan datang ke Bareskim menuntut hal yang sama terkait kasus-kasus Lukas Enembe,” urai Ismail saat diminta keterangan oleh Media usai demo di KPK.

sementara itu, Sekretaris FAKPP Blackson Wenda menambahkan, menilai KPK tidak serius menangani dan mengungkap kasus korupsi di Papua karena sampai dengan sejauh ini belum mengaudit sejumlah kasus ini dan mengumumkan nama Lukas Enembe sebagai tersangka. Jangankan kasus-kasus ini, dan masih banyak Kasus di Daerah Pedalaman, Daerah Pegunungan, Pesisir, Lembah, dan Pulau, serta Teluk. oleh karena itu, FAKPP mendesak KPK untuk serius menelusiri banyaknya kasus yang melibatkan Lukas Enembe sejak berkuasa Tahun 2013-2017, serta kasus korupsi PU Papua yang melibatkan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua, ucap Blackson.

FAKPP mempertanyakan mengapa sejauh ini KPK belum mengumumkan nama Lukas Enembe sebagai tersangka, terlibat dalam kasus Jalan Demta-Depabre sejauh 42 km yang merugikan uang Negara sebesar 89 Milyar rupiah? Ada apa dengan KPK? Jangankan sejumlah kasus daerah di pedalaman, Kasus Jalan Dempa-Depabre dekat Ibukota Propinsi Papua saja sejauh ini belum umumkan sejumlah pihak Pejabat yang terlibat, ujar Blackson.

“Untuk itu, dengan ini kami hadir disini meminta KPK segera mengumumkan nama pejabat Papua yang terlibat dalam kasus jalan proyek peningkatan jalan dalam APBD perubahan tahun 2015, ini dari sekarang,” tegas Blackson Wenda.(Putra).

No Responses

Leave a Reply