Error in Persona pada Kasus Mark Up Bank Maluku Cabang Surabaya

 Daerah, Hukum

Bank Maluku. *ist

Jakarta, Indonesiaxpost – “Kami mengapresiasi langkah-langkah aparat penegak hukum dalam upaya membongkar kasus dugaan mark up pembelian lahan di Jalan Darmo, Surabaya, yang diperuntukan kantor Bank Maluku Cabang Surabaya. Hanya saja setelah kasus ini berjalan kami melihat ada kejanggalan saat penetapan tersangka hingga vonis beberapa oknum yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sebab para pemegang saham tidak pernah tersentuh, belum lagi pihak pemilik lahan serta beberapa pihak di Surabaya sebagai pihak yang bertransaksi dengan pihak Bank Maluku tidak pernah diperiksa atau dihadirkan dalam persidangan, padahal mereka itu harus turut bertanggung jawab jika dugaan mark up ini benar-benar terbukti,” ungkap Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) Adhy Fadhly, kepada indonesiaxpost.id, di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta,Selasa (28/1/2019).

Menurut Adhy, ada banyak fakta persidangan yang tidak diperhatikan JPU maupun hakim pada saat itu, misalnya putusan atas salah satu terdakwa yang sempat kami ikuti hingga akhirnya divonis dengan hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ambondengan Nomor Putusan 34/pidsus-tipikor/2017/pn AMB tahun 2018. “Ini kami anggap sebagai putusan yang dangkal yang tidak tepat sasaran, error in persona,” ujar Adhy.

Adhy menilai banyak fakta-fakta persidangan yang diabaikan majelis hakim, berikut tidak dihadirkannya pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam surat dakwaan. “Ini kan aneh, sebenarnya ada apa? siapa yang dilindungi dan siapa yang mau dikorbankan,” ujar Adhy heran.

PPM, sebagai pihak yang konsen terkait pemberantasan korupsi dan hingga hari ini mengawal kasus dugaan korupsi di Maluku salah satunya pada Bank Maluku sejak 2014 hingga hari ini, baik kasus kredit macet, dugaan mark up, serta transaksi bodong ratusan milyar rupiah. “Kami sangat mengharapkan penegakan supremasi hukum dalam artian bahwa, yang salah jangan dibenarakan dan yang benar jangan disalahkan terlebih untuk melundungi oknum-oknum tertentu,” pinta Adhy.

Mengacu pada kasus salah satu terdakwa dengan Nomor Putusan 34/pidsus-tipikor/2017/PN AMB tahun 2018. “Kami menganggap yang bersangkutan merupakan korban dari penegakan hukum yang tidak berdasarkan pada pembuktian secara positif maupun negatif namun hanya berdasarkan keyakinan hakim dan ini adalah akibat dari proses penegakan hukum yang berpedoman pada kepastian hukum itu sendiri dan menyampingkan “kebenaran dan keadilan”.

Terkait hal-hal di atas, kata Adhy, kami akan segera melaporkan Kepala Pengadilan Negeri Ambon maupun Kepala Pengadilan Tinggi Maluku ke Komisi Yudisial sehingga ada tindakan dari KY. “Bayangkan saja, bagaimana bisa putusan hakim tidak berdasarkan fakta persidangan dan tanpa alat bukti yang relevan dengan keterlibatan seorang terdakwa, berikut tidak ada keterangan dari pihak-pihak kedua yang di sampaikan dalam persidangan. Ini yang membuat kecurigaan kami makin kuat bahwa dalam kasus dugaan korupsi pada Bank Maluku-Maluku Utara ada yang berusaha dilindungi, baik kasus obligasi bodong maupun dugaan mark up Kantor Cabang Surabaya ini. Dalam pasal 183 KUHP dengan jelas menegaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat alat bukti yang sah”,” terang Adhy.

Dalam pandangan PPM, kata Adhy, jika dugaan mark up terbukti maka ada pihak-pihak yang sangat kompeten untuk dijadikan tersangka, sebab Bank Maluku-Maluku Utara adalah badan usaha milik daerah yang berstatus PT (perseroan terbatas) sehingga UU PT juga tidak bisa diabaikan. “Bagi kami, terdakwa dengan nomor putusan 34/pidsus-tipikor/2017/PN AMB tahun 2018, adalah korban penegakan hukum yang lebih memprioritaskan kepastian hukum dan pencitraan dan upaya melindungi oknum tertentu serta pembenaran proses hukum yang sudah berjalan. Apalagi sudah ada keterangan keterangan dalam persidangan yang mana oleh pihak auditor BPKP yang menyatakan tidak ada keterlibatan terdakwa dalam transaksi Rp7,6 M yang kemudian diklaim sebagai kerugian bank ataupun kerugian negara oleh JPU dan terdakwapun tidak pernah menerima aliran dana yang telah dibeberkan dalam persidangan.

Terkait dengan hal di atas, putusan pengadilan sangat jauh dari unsur keadilan dan tidak mengandung unsur realitas hukum yang mana vonis berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, maka secara tidak langsung putusan tersebut bisa dikatakan cacat hukum.

Untuk diketahui, lanjut Adhy, selama kasus ini kami angkat dan kawal, yang bersangkutan jauh dari bidikan sebab yang bersangkutan berdasarkan data-data kami keterlibatan terdakwa hanya sebatas menjalankan tugas dan kewenangan sesuai instruksi tertulis dari atasan. “Kami ingatkan penegakan supremasi hukum jangan sampai mengorbankan dan merampas rasa keadilan dari orang lain. Itu merupakan paradigma yang keliru. Sebaiknya yang bersangkutan melakukan banding sehingga kasus ini benar-benar bisa terbuka lebar, mana pihak yang lebih kompeten untuk bertanggung jawab di mata hukum. Hasil dan temuan ini akan kami tindaklanjuti ke Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung juga Kejaksaan. Kami menilai telah terjadi error in persona yang berindikasi melindungi oknum tertentu dan merampas rasa keadilan itu sendiri,” pungkas Adhy. *man

No Responses

Leave a Reply