Elvan Gomes, Prakarsai Gugatan Pidana dan Perdata Gubernur Anies

 Umum

Jakarta, Indonesiaxpost – Kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang menunjuk PT Jakpro mengelola pulau-pulau buatan terutama C, D dan G di Teluk Jakarta bakal mendatangkan tuntutan. Sebagaimana dilontarkan Advokat Elvan Gomes dalam jumpa pers pada Sabtu (1/12/2018), di Jakarta menyatakan, beberapa perusahaan dan badan hukum serta Gubernur Anies diduga melakukan perbuatan melawan hukum.
Terkait hal tersebut, Elvan Gomes bakal memprakarsai gugatan pidana dan perdata terhadap perusahaan dan badan hukum serta Gubernur Anies terlibat kegiatan Reklamasi Teluk Jakarta.
Lebih lanjut Gomes rencana gugatan tersebut karena persoalan dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang dasar Reklamasi sebab Pantai penyelenggaraan Reklamasi Utara bertentangan UUD 1945, yaitu pelanggaran terhadap pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan pasal 1 tentang Kedaulatan serta pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. “Masalah Reklamasi ini dilanjutkan era kepimpinan Gubernur Kepala Daerah sejak 1995 sampai dengan era Gubernur sampai saat ini,” terang Gomes.
Meski pernah ada pembatalan pembuatan reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta, sambung Advokat yang terbilang aktivis senior itupun, menyayangkan Gubernur saat ini malah menerbitkan Pergup untuk melanjutkan reklamasi Jakarta dengan berdasarkan aturan aturan hukum yang melanggar hukum. Menurut pengacara kondang sahabat karibnya Adnan Buyung Nasution, pergup yang diterbitkan Gubernur saat ini melanggar pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 1995 dan melanggar pasal 11 peraturan tersebut dan juga melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru serta Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 22 tentang hak kewenangannya. Ditambah lagi, melanggar Undang-Undang Nomor11 tahun 1990 pada pasal ayat 1-20 serta melanggar Undang-Undang Tata Ruang.
Maka untuk itulah, kata Gomes, sehubungan dengan konstitusi maupun aturan hukum berlaku, reklamasi yang melanggar hukum, dijadikan acuan dalam pelaksanaan reklamasi Teluk Pantai Utara Jakarta menimbulkan konflik-konflik hukum dan hilangnya prinsip dasar pembentukan Negara dan kemerdekaan Bangsa Negara Indonesia dalam membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
Adapun yang berbunyi, ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” “Hingga wajar timbul protes dan sikap masyarakat terhadap reklamasi,” ujarnya.
Karena timbulnya aturan reklamasi tersebut, menurutnya nampak adanya penyanderaan Negara oleh kekuatan pelaku, badan badan hukum yang bertindak membangun dan mengusahakan dan menguasai kegiatan Reklamasi Pantai Utara dan mengalihkannya ke Pihak Ketiga. “Dan ini telah mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia dan kedaulatan Negara serta Undang Undang Dasar 1945,” kata Gomes.
“Untuk itu kedepan bakal menindaklanjuti advokasi hukum masyarakat untuk membatalkan reklamasi tersebut dan mengembalikan fungsinya pada kedaulatan rakyat dan kedaulatan Negara selaku warga Negara dan bangsa Indonesia yang mempunyai hak kewajiban bela Negara,” kata Gomes lagi.
Sementara di lain pihak, Amir Hamzah, Pengamat Politik/Pemerintahan, meminta Gubernur Anies jangan dulu buat kebijakan pengelolaan pulau-pulau buatan itu sebelum terbit Perda Zonasi dan Pulau-pulau kecil. Soalnya, apabila Anies tetap keluarkan kebijakan pengelolaan Pulau D, C dan G, maka dapat dinilai telah menyalahgunakan kewenangan karena tanpa ada payung hukum Perda Zonasi dimaksud. *man

No Responses

Leave a Reply