Dugaan Tindakan Asusila oleh Oknum  Pimpinan di SDN Tuhaha

 Hukum

Jakarta, Indonesiaxpost – Dalam Declaration of Human Right terkait hak asasi manusia yang berlaku secara nasional/internasional, seperti pada pasal 12 yang mana dengan jelas menyatakan “tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribdinya, keluarganya, rumah tangganya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya”.

Berdasarkan informasi yang didapat, ungkap Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku Adhy Fadhly, telah terjadi kasus dugaan asusila yang dilakukan oknum pimpinan SDN Tuhaha, Kecamatan Saparua Timur yang berinisial  ML. Ini merupakan kasus yang patut ditelusuri dan ditindaklanjuti baik dari aspek hukum maupun aspek birokrasi pemerintah sebab yang bersangkutan merupakan ASN yang  berstatus sebagai seorang pendidik. “Sangat tidak etis jika melakukan hal-hal seperti yang dimaksud, baik secara verba harasshment, maupun yang menjurus pada kontak fisik. ini merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sikap seorang tenaga pendidik yang beretika dan bermoral,” tegas Adhy kepada Indonesiaxpost.id, di Jakarta, baru-baru ini.

Masih menurut Adhy, telah terjadi perbuatan asusila dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukakan oleh bersangkutan terhadap salah satu tenaga honorer yang berinisial SL, berupa perkataan-perkataan yang bermuatan seksualitas, sehingga yang bersangkutan merasa tidak nyaman. “Maka kami sangat harapkan perhatian serius dari pihak pihak terkait baik pemerintah provinsi maupun kabupaten setempat baik eksekutiv maupun legislative. Untuk bisa menelusuri serta menyelidiki informasi yang dimaksud untuk selanjutnya dapat mengambil langkah dan sikap yang tepat,sebab jika benar adanya. ini merupakan potret buram dunia pendidikan di maluku serta sangat mencederai nilai nilai etika institusi pendidikan yang sangat mngedepankan moralitas dan kwalitas. Kami akan mendampingi untuk tingkat pelaporan ke pihak kepolisian,” lanjut Adhy.

Guna menindaklanjuti rencana tesebut, kata Adhy, Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) 95 Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Komnas Perempuan, Kaukus Perempuan di pusat maupun di Malukui, juga pemerintah terkait untuk bisa menelusuri kasus tersebut. Langkah ini sebagai implementasi dan komitmen kita semua dalam memperjuangkan hak hak keadilan serta harga diri dan martabat seorang perempuan sebagaimana telah di atur dalam UU baik nasional maupun internasional bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Kasus-kasus seperti ini tidak boleh di diamkan, lanjut Ahdy, sebab  akan berdampak buruk dan terus menerus dapat terjadi pada kaum perempuan, bahkan dalam dugaan kasus yang terjadi ini,jika di biarkan bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,dan pada akhirnya akan berimbas pada nasib korban yang notabane adalah tenaga honorer.

Pemerintah provinsi, kabupaten maupun Kementerian Pendidikan  serta Kemenpan ARB jangan menutup telinga dari dugaan kasus yang terjadi sebab tenaga honorer merupakan tenaga tenaga yang sangat membantu pemerintah dalam menjalankan program program pendidikan. “Bisa kita bayangkan mereka tidak diupah seperti  PNS namun kinerjanya sama dengan yang berstts pns,maka sangat naif jika diperlakukan seperti itu. Benar benar ini merupakan tindakan tidak bermoral dan tidak beretika. Terlepas dari status kepegawaiannya,ini masalah sosial dan persoalan martabat sesorang. Realitas saat ini kebanyakan korban korban tindakan asusila merupakan kaum perempuan yang mana harus kita perjuangkan hak haknya dalam memperoleh keadilan serta menjunjung harkat dan martabat mereka,” ujar Adhy lagi.

Untuk itu, Adhy melanjutkan, pandangan kami kasus kasus seperti ini harus bisa di bawa ke ranah hukum sehingga ada efek jera guna mengantisipasi ada lagi korban korban berikutnya. Kami akan mengawal kasus ini mulai dari menelusuri hingga langkah langkah yang patut diambil,sampai pada pendampingan korban untuk melapor kejadian ini ke pihak kepolisian,  maupun administrasi birokrasi dari aspek pelanggaran etika,guna mendapatkan keadilan serta menjaga harkat dan martabat kaum perempuan.
Untuk diketahui bahwa kejadian ini sering berupa perkataan perkataan yang beraroma seksualitas sering dilakukan sampai pada akhirnya yang korban merasa tidak nyaman dan memilih untuk tidak lagi menjalankan aktivitas sebagai tenaga honorer di sekolah tersebut.

“Kepentingan kita satu, mencegah terjadinya kasus kasus asusila yang secara tidak langsung sangat merendahkan martabat kaum perempuan yang sudah di jamin dalam undang undang nasional maupun internasional. Terlebih jika kasus kasus tersebut terjadi dalam dunia pendidikan,ini sangat mencederai kewibawaan institusi pendidikan yang secara normatif bisa berpengaruh pada persoalan kwalitas dan moralitas SDM,serta stabilitas keamanan,sosial budaya, serta psichologys korban korban itu sendiri,” pungkas Adhy. *man

No Responses

Leave a Reply