Dugaan Korupsi Dana Program Presiden Jokowi (PIP), Ditindaklanjuti ke Kejaksaan

 Hukum

Jakarta, Indonesiaxpost – Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program Presiden Joko Widodo sebagai wujud perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya masalah pendidikan, khususnya bagi siswa siswi berekonomi lemah agar jangan sampai putus sekolah. Dengan PIP, anak
yang tumbuh dalam keluarga kurang mampu tetap memiliki jaminan untuk mengenyam jenjang pendidikan formal hingga tingkat atas. “Jadi tidak punya pilihan kecuali mempersiapkan sebaik- baiknya dari sekarang, namun sangat miris dengan informasi serta temuan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi terhadap dana PIP tahun 2016, yang terjadi pada SD Negeri Tuhaha,Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah,” ungkap Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku_95 Djakarta Adhy Fadhly kepada indonsiaxpost.id, di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Menurut Adhy, setelah berbagai bukti dan informasi dari pihak-pihak terkait, maka kami berpendapat berdasarkan informasi yang akurat, yang bisa dipertanggung-jawabkan terkait dugaan penyelewengan
dana PIP tersebut, maka pandangan kami perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Dengan tidak memberikan Dana PIP Tahun Anggaran 2016 kepada para siswa-siswi penerima Dana PIP senilai kurang lebih Rp20-25 juta, sedangkan berdasarkan informasi bahwa dana tersebut telah dicairkan. Ternyata berdasarkan informasi yang kami dapat, dana PIP telah dicairkan langsung oleh
Kepsek SDN tersebut pada akhir Desember 2016, pada kantor BRI Unit Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan temuan berupa informasi dan keterangan dari bebrapa sumber yang siap dipertanggungjawabkan maka dalam waktu dekat, akan segera kami tindak lanjuti
dalam bentuk pelaporan resmi ke aparat penegak hukum (kejaksaan), sehingga oknum yang diduga yang tak lain adalah kepsek SDN tersebut bisa mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di mata hukum,” beber Adhy.

Sekadar informasi, lanjut Adhy, saat ini kami juga tengah menelusuri dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan dana BOS yang juga diduga kuat telah disalahgunakan oleh penyelenggara pendidikan SDN Tuhaha tersebut. “Walaupun kasus ini akan kami tindaklanjuti secara resmi ke institusi penegak
hukum, untuk selanjutnya bisa diambil langkah sesuai prosedur yang berlaku, namun dengan berbagai persoalan yang terjadi pada lembaga pendidikan tersebut,rasanya tidak berlebihan jika pemda maluku maupun pemerintah kabupaten maluku tengah,dalam hal ini dinas terkait bisa mempertimbangkan
langkah-langkah administrasi bagi yang bersangkutan, minimal turut menyelidiki berbagai dugaan yang ada. Apalagi ada beberapa persoalan yang terjadi akibat ulah dari oknum yang bersangkutan.perlu diingat, kualitas pendidikan tidak terlepas dari sosok pemimpin pada lembaga tersebut,” pungkas
Adhy. *man

No Responses

Leave a Reply