Disoal, Komitmen Kejati Maluku Tuntaskan Obligasi Fiktif Bank Maluku

 Hukum

Jakarta, Indonesiaxpost – Gubernur Maluku dan pegiat LSM menyoal komitmen Kejaksaan Tinggi Maluku agar Maluku tidak masuk zona darurat korupsi.

Mengingat Gubernur Maluku bertekad Maluku mampu memposisikan diri sebagai daerah yang tidak termasuk pada zona darurat korupsi. Komitmen Gubernur Maluku selaku kepala daerah untuk memberantas korupsi dan tidak kompromi terkait kasus korupsi maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di daerah ini.

“Sebuah langkah yang tepat saat Gubernur melaporkan kasus obligasi fiktif Bank Maluku ke Bareskrim Polri 2014 silam yang merugikan daerah kurang lebih Rp300 M. Angka yang cukup fantastis. Untuk itu publik juga berharap perhatian Gubernur Maluku dalam hal mengawal proses kasus tersebut saat ini kasus Repo Bank Maluku telah dikembalikn ke Kejaksaan Maluku untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ada,” ungkap Adhy Fadhly, lewat surat elektronik kepada indonesiaxpost.id, Rabu (19/9/2018).

Kendati telah mendapat mandat untuk menindaklanjuti kasus obligasi fikif Bank Maluku, sepertimya Kejati Maluku masih jalan di tempat. Menilik kondisi tersebut membuat Gubernur Maluku Said Assagaf kecewa.
Kekecewaan Gubernur Maluku terhadap lambatnya penuntasan kasus tersebut merupakan langkah kontraproduktif terhadap implementasi komitmen bebaskan Maluku dari koruptor.

Menurut Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku, ada sebuah kenyataan yang harus benar-benar menjadi perhatian dengan berlarut – larutnya berbagai kasus korupsi di Maluku termasuk penuntasan kasus obligasi fiktif Bank Maluku ini yang terkesan lambat memunculkan keraguan publik kepada Kejati Maluku terkait komitmen bersama melawan korupsi.

“Harapan kami Kejati Maluku untuk segera menunjukan komitmen dengan sesegera mungkin dapat menuntaskan kasus obligasi fiktif Bank Maluku dan mark up kantor Cabang Surabaya yang kesemuanya itu merugikan Negara maupun daerah yang nilainya mencapai ratusan milyar rupiah dan yang terkini adalah berbagai kasus dugaaj korupsi pada Poltekkes Maluku senilai puluhan milyar rupiah,” kata Adhy lagi.

Lambatnya penuntasan kasus – kasus di atas sejak dilimpahkan ke Kejati Maluku memunculkan kesimpulan bahwa kasus – kasus tersebut tersandera kepenting politis. Menilik kenyataan ini membuat masyarakat Maluku bisa melihat dan menganalisa kedekatan orang-orang yang tersangkut kasus tersebut yang memiliki hubungan dengan partai-partai tertentu yang diduga dapat menguasai Kepolisian maupun Kejaksaan.Jika benar, ini adalah sesuatu yang buruk dalam proses penegakan tipikor di Maluku.

Lebih lanjut Adhy mengatakan, kalau saja aparat penegak hukum mau memliki itikad untuk menuntaskn kasus-kasus tersebut secara profesional dan transparan rasanya tidak sulit.

Kejaksaan Maluku ditantang untuk segera menuntaskan kasus tersebut, dengan memanggil dan memeriksa jajaran Direksi maupun Komisaris Bank Maluku saat terjadinya kasus obligasi bodong ini. “Apakah “Zeth Sahuburua yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Maluku yang tak lain adalah Komisaris Bank Maluku saat itu mampu dipanggil serta diperiksa, begitu juga Karel ralahalu yang saat itu menjabat sebagai pemegang saham pengendali,” jelas Adhy.

Ada kecurigaan kasus-kasus besar di Maluku sengaja didiamkan dengan harapan akan mengambang dan lambat laun akan dingin dan menghilang. Kejaksaan jangan kembali merusak citra sebagai lembaga penegak hukum yang dapat dinilai korup oleh publik akibat dari pola dan sistim politisasi yg dapat melindungi koruptor. Perlu diketahui kasus yang sekarang menjadi perhatian publik lokal maupun nasional yaitu, Reverse Repo Bank Maluku kurang lebih Rp300 M dan kasus korupsi pada Poltekkes Maluku puluhan milyard rupiah. Masyarakat Maluku menunggu komitmen dan profesionalitas Kejati Maluku. *man

No Responses

Leave a Reply