Diskriminatif dan Konyol, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

 Nasional

Rancangan Undang – Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dinilai kontroversial dan menyulut gelombang protes dari pelbagai lapisan rakyat khususnya dari saudara minoritas. RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tidak hanya diskriminatif tapi juga konyol.

Negara itu Menjamin Bukan Mengatur. Itu yang pertama menurut saya. Setiap manusia yang satu sama seperti yang lainnya. Kita tetaplah seorang manusia hamba ciptaan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, apakah dia seorang Kristen, seorang Yahudi, seorang Muslim atau seorang atheis sekalipun. Agama itu merupakan ranah pribadi seseorang. Logika sederhana saat seseorang akan lahir di muka bumi, dia tidak diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada satu orangpun agama apa yang mau dipilih dan dianut, peribadatan seperti apa yang akan dia jalankan.

Kontroversi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan terdapat Pada pasal 69 ayat 3 dan 4 setelah pada poin satu negara mengakui pendidikan nonformal umat Kristiani namun muncul persyaratan pada pasal yang lain misalnya pada point 3 yang berbunyi:

“Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik”.

Disini sangat jelas ketidakpahaman pemerintah terkait peribadatan umat beragama, khususnya kalangan minoritas yaitu saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Sedangkan pada point keempat yang berbunyi:

“Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan”

Kegiatan sekolah minggu dan lain-lain harus bisa dipahami secara baik sehingga bisa dibedakan malah di sini terkesan kegiatan peribadatan seperti sebuah perusahaan.

Jelas ketidakpahaman pemerintah dalam memaknai konsep beragama yang telah diatur dalam konstitusi negara ini. Rancangan UU ini menurut saya terkesan diskriminatif dan mengebiri hak-hak umat beragama.

Ada satu pertanyaan yang mendasar,,,

Jika ibadah dilakukan hanya 1 atau 2 orang saja, apakah itu bukan diamamakan ibadah? lantas apakah penilaian sah tidaknya ibadah satu kaum itu adalah hak negara?

Lantas muncul pertanyaan berikut, sebagai seorang muslim yang sering melakukan sholat seorang diri di rumah, apakah itu juga bisa dikatakan bukan suatu ibadah, sebab jika hal ini mau diatur oleh negara maka harusnya berlaku menyeluruh bukan hanya untuk satu kelompok umat beragama. Janganlah membuat undang-undang yang terkesan diskriminatif.

Jika boleh berpendapat, Agama merupakan urusan pribadi setiap manusia dan itu mutlak menjadi urusan dia dengan Sang Pencipta.

Jika kita mau sedikit realistis, dampak pendidikan agama di Indonesia tidak begitu positif, sebab lebih banyak perilaku yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama daripada yang sesuai. Contoh konkrit yang perlu diketahui negara Singapura resmi telah menghapus pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah. Alhasil negara tetap aman rakyatnya sejahtera, kontradiktif dengan Indonesia hari ini.

Saat semua berbicara tentang keagamaan bahkan urusan ibadah seseorangpun mau diatur oleh negara, hasilnya INDONESIA masuk dalam negara TERKORUP di dunia. Belajarlah berpikir dulu baru bicara biar tidak gaduh.

Satu hal yang patut ditelusuri dalam usulan RUU ini adalah, produk siapa dan sejauh apa urgensi dan manfaat bagi negara. Yang ditakutkan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini merupakan produk adu domba yang ingin membenturkan minoritas dan mayoritas. Ini yang harus ditelusuri dan disikapi secara bijak. Jangan sampai ada mainan ideologi lain dalam hal ini. Seolah-olah ini merupakan keinginan kaum mayoritas sebab bisa saja seorang muslim tapi berideologi lain.

NEGARA GAGAL PAHAM ataukah PEJABAT NEGARA YANG SONTOLOYO. ***

*Fadhly Tuhulele
Pengamat Politik Voxpol Network VPN_INDONESIA

No Responses

Leave a Reply