Dirut PT Harvest dan PT Discovery Surati Presiden Jokowi

 Hukum, Nasional

Ilal Ferhard pengacara ivan Litha. ist

Jakarta, Indonesiaxpost – Pengusaha yang terlibat kasus korupsi dana milik PT Elnusa, Ivan Litha, menulis surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi untuk meminta keadilan. Permintaan keadilan tersebut karena Ivan masih dalam penjara kendati sudah menjalani seluruh masa hukuman setelah dipotong masa tahan dan remisi.

“Klien saya sudah 8 tahun di dalam Lapas, seharusnya ia sudah bebas tanpa syarat, tapi kenapa masih saja ditahan. Sedangkan uang pengganti (UP) Rp89 miliar sudah dibayarkan oleh pihak Elnusa,” jelas Ilal Ferhard, salah seorang kuasa hukum Ivan Litha, kepada wartawan di Kejari Cikarang, baru-baru ini.

Saat ini, lanjut Ilal Ferhard, sedang mengurus pembebasan Ivan Litha di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang karena putusan kasasi kliennya dari Mahkamah Agung telah terbit. “Saya juga sedang melakukan investigasi dan membantu klien saya agar seluruh aset yang diblokir dikembalikan,” terang Ilal yang juga sebagai Tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi dan suami dari Istri Caleg DPRD DKI Dapil 10 nomor urut 6 dari partai Gerindra.

Berdasar rilis yang diterima, sampai saat ini masih juga belum dapat menghirup udara bebas meski telah menjalani seluruh masa hukuman setelah dipotong masa tahanan dan remisi.

Berikut isi surat Ivan Litha -Direktur PT Discovery dan PT Harvest Asset Management- kepada Presiden.

Kepada Bapak Presiden
Bapak JOKO WIDODO

Di Tempat

Bapak Presiden

Mohon Maaf karena saya harus menulis pesan dalam surat ini kepada bpk. Ini mengenai saya yang ditahan sudah 8 tahun sejak 2011 sampai tahun ini. saya masuk lapas berhubungan dengan kasus Elnusa, Bank Mega dan Discovery. Saya adalah pemilik Discovery dan Harvest Asset Management yang menerima dana investasi dari Elnusa.

Saya sangat mengajukan keberatan atas perlakuan Kejaksaan Agung dalam kasus ini karena sebenarnya kasus ini bukan kasus korupsi berdasarkan surat yg telah dikeluarkan oleh kementrian BUMN. Oleh Pengadilan Tipikor Bandung saya divonis 9 tahun dan membayar UP Rp.89 miliar subsider 5 tahun kurungan karena dianggap korupsi uang negara sebesar 89 M, sedangkan dalam putusan perdata antara Elnusa dan Bank Mega mulai dari tingkat PN (intervensi perdata tetapi ditolak oleh hakim), Elnusa dinyatakan benar dan menghukum Bank Mega utk mengembalikan dana deposito Elnusa. Demikian berjalannya sampai putusan kasasi yg menyatakan bahwa Bank Mega harus mengembalikan dana Elnusa. Karena keberatan, akhirnya bank Mega mengajukan PK dan akhirnya PK pun ditolak. Bank Mega tetap harus segera membayar Elnusa.

Keberatan dan pertanyaan saya :
1. Saya pernah ke Kejari Cikarang dan bertanya soal saya dan dijawab oleh jaksa cikarang ( RISMAN TALIHORAN) bahwa “Memang sudah waktunya kamu bebas, hanya nanti kita bahas lagi”. Kemudian istri sy dipanggil lagi dan ternyata pak Risman bilang dirinya takut untuk buat surat keterangan mengenai UP itu karena takut nanti dikira disuap. Ini yang saya alami pak Presidenku …Kemudian kami mencari jalan yang lain, tapi akhirnya semua sama; semua minta uang pengurusan dll. Sedangkan yang saya tanyakan dan cari tau adalah apakah Bank Mega sudah membayar kerugian negara ke Elnusa, sehingga saya tidak perlu lagi menjalankan hukuman 5 tahun karena tidak membayar uang pengganti, dan asset2 yang disita pun sampai hari ini tidak dilelang karena Elnusa tidak mau menerima asset2 itu dan mengatakan di majalah tempo beberaps tahun yang lalu bahwa tdk ada hubungan nya dengan Ivan Litha, yg akhirnya asset2 itu sampai sekarang tidak jelas.

Heran ya pak.. sudah lama putusan2 ini tapi tidak jelas eksekusinya…???, semua jaksa tidak dapat memberikan jawaban.

2. Saya bersyukur karena saya sudah waktunya menerima pembebasan bersyarat (PB) dari kemenkumham tetapi sampai sekarang belum bisa dieksekusi karena masih harus menjalankan hukuman 5 tahun atas uang pengganti (UP). Bapak dimanakah keadilan itu yaa…saya sdh menjalani sekian lama dan semua asset diambil semua perusahan ditutup dan skrng harus lagi menjalani hukuman yg sebenarnya tidak perlu dijalani lagi karena kerugian negara itu yg bayar adalah bank mega menurut keputusan perdata mereka. Dan memang pihak bank mega ( kepala cabang ) adalah yang mencairkan uang ini.. jelas pak kalau kacab bank mega ini adalah pemain dana seperti ini karena 2 kasus yg dibuat adalah dengan pt. ELNUSA dan Dana pembkab Batubara yang semua dengan modus yang sama. Mohon keadilan dari negara ini ya pak.. karena kerugian yang diderita negara ini sebenarnya sudah diselesaikan oleh bank mega dan seharusnya sudah dieksekusi oleh kejaksaan. Sehingga saya bisa menerima PB nya, dan bisa berusaha kembali. saya ini orang yang paham trading komoditi dan valas pak..

Demikianlah isi hati saya pak.. sekali lagi mohon maaf bila saya menulis ini kepada bapak karena saya tidak tau harus kemana lagi.. begitu banyak orang dan pejabat yang bertemu semua ujung2nya perlua uang. Saya sudah beberapa kali ditipu pak..uang sudah diberikan tapi tidak ada hasilnys..hanya janji2 saja..

Saya adalah pendukung fanatik bapak dan pak JK.

Atas sedikit perhatian dan belas kasihan dari bpk Presiden, saya haturkan banyak terima kasih

Salam Hormat Selalu,
Ivan LITHA

u/p PENASEHAT HUKUM
(HM ILAL FERHARD BSc.,SH)
(ERLES RARERAL, SH. MH.)

Untuk diketahui, kasus ini berawal ketika mulai September 2009 PT Elnusa menggelontorkan uang Rp161 miliar secara bertahap ke Bank Mega Cabang Jababeka, untuk disimpan dalam bentuk rekening deposito berjangka dengan bunga 7%.

Uang itu lalu dipindahkan ke deposit on call (DOC) “aspal” (asli tapi palsu) atas nama PT Elnusa. Setelah jatuh temp, DOC itu dicairkan dan menurut dakwaan jaksa, uang pencairan itu mengalir ke rekening PT Discovery dan PT Harvest dan digunakan untuk bisnis investasi.

Ada enam terdakwa dalam kasus ini, yaitu Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk., Santun Nainggolan; Direktur PT Discovery dan PT Harvest Ivan CH Litha dan Andhy Gunawan; Kepala Bank Mega Jababeka Cikarang Itman H. Basuki; Richard Latief; dan Teuku Zulham.

Santun divonis 8 tahun penjara, namun diperberat Mahkamah Agung (MA) menjadi 12 tahun melalui putusan kasasi, sementara Ivan divonis 9 tahun penjara potong masa tahanan dengan denda Rp1miliar subsider 6 bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp89,25 miliar subsider 4 tahun kurungan.

Karena berkelakuan baik selama di tahanan, Ivan mendapat remisi hingga masa hukumannya berkurang menjadi 8 tahun, dan masa tahanan itu telah ia lewati. *man

No Responses

Leave a Reply