Darurat Korupsi, KPK dan Kejati harus Sidik Poltekkes Maluku

 Hukum

Jakarta, Indonesiaxpost – “Kasus- kasus pada Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Maluku sudah saatnya mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, baik kejaksaan tinggi maluku maupun KPK. Kisruh yang terjadi antara Poltekkes Maluku dengan CV Herdino, terkait tender pengadaan atribut dan seragam mahasiswa dengan nilai pagu Rp965 juta dari APBN merupakan satu dari sekian kasus yang ada Poltekkes Maluku,” ungkap Adhy Fadhly kepada indonesiaxpost.id lewat WA, Rabu (12/9/2018).

Menurut Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku ini, kisruh yang terjadi antara Poltekkes Maluku dengan pihak ke 3 bermula dari tidak ditanda- tanganinya kontrak kerja oleh Panitia Lelang Poltekkes Makuku terhadap CV Herdino yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender tersebut pada tanggal 31 Mei 2018 hingga saat ini. Kenyataan ini menunjukan bahwa banyak kesalahan prosedur (mal administrasi) yang menjurus pada dugaan tindak pidana yang dilakukan pihak Poltekkes Maluku. Namun ada satu hal yang patut ditelesuri,terkait tender dimaksud.

“Kapan pihak Poltekkes Maluku mengumumkan pembukaan tender, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab hal yang sama pernah kami temukan pada proses tender dalam item yang sama pada tahun 2016. Pada proses tender 2016 tersebut dengan jelas tertuang pada berita acara bahwa yang diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Simpati Tailor dengan nilai Rp1.949.110.000, namun yang kami dapat dari data yang tertera di LPSE dengan jelas di situ yang memenangkan tender tersebut adalah CV Mawaddah dengan penawaran sebesar Rp1,765 milyar. Jika berdasarkan proses tendernya CV Mawaddah telah dinyatakan tidak lulus dengan adanya berita acara pembuktian kualifikasi dengan Nomor: Pokja PBJ-49/POLTEKKES/VIII/2016, dimana hanya ada dua rekanan yang diikutkan yaitu CV Simpati Tailor dan PT Indofashion Cipta Kreasi Busana. Ini jelas konspirasi yang dimainkan pihak Poltekkes dengan rekanan tertentu, maka indikasi korupsi suap menyuap sangat besar potensinya,” beber Adhy.

Berikut, lanjut Adhy, tender dengan item yang sama pada tahun 2017 dengan nilai Rp1,143 milyar, namun tender tersebut dibatalakn tanpa alasan yang jelas serta prosedur yang ada dan perlu diketahui dana milyaran rupiah tersebut yang bersumber dari APBN entah di kemanakan sebab hingga hari ini tidak pernah ada tender ulang yang dilakukan sehingga hak-hak mahasiswa tahun ajaran tersebut atas atribut dan pakaian seragam tidak terpenuhi hingga hari ini.

“Jika hari ini pihak Poltekkes beralibi bahwa tender yang sementara dilakukan adalah tender ulang atas tender yang pernah dibatalkan maka kita bisa melihat nilainya, Tahun 2017 senilai Rp1,143 milyar. Tahun 2018 yang sedang bermasalah senilaiRp965 juta. Jelas berbeda dan sangat jelas ada mark up yang terjadi,” tegas Adhy lagi.

Selain dugaan korupsi pengadaan atribut dan seragam mahasiswa, ternyata ada proyek ALKES yang bernilai Rp53 milyar yang sangat patut diduga sarat dengan mal administrasi yang berujung pada kerugian negara milyaran rupiah salah satunya adalah proses tender tersebut tanpa melalui E-KATALOG sesuai amanat perpres maupun surat edaran LKPP maupun PPSDM KEMENKES RI. “Terkait alkes ini terdapat indikasi ada keterlibatan pihak-ihak lain di luar Poltekkes Maluku. Aparat penegak hukum diingatkan jangan mau berkontribusi dalam kejahatan korupsi dalam dunia pendidikan, sehingga solusinya hanya satu segera tindak lajuti semua dugaan korupsi di Poltekkes Maluku yang berpotensi merugikan negara milyaran rupiah,” tandaa Adhy
*man

No Responses

Leave a Reply