Dana PIP Presiden Jokowi,Diduga Ditilep Oknum Kepsek

 Hukum

Jakarta, Indonesiaxpost – Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada SDN Tuhaha, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, mulai terkuak. Berdasarkan informasi yang didapat dari internal maupun eksternal, mulai dari Dana Bantuan Kementerian Pendidikan hingga Dana Program Indonesia Pintar yang merupakan program Presiden Joko Widodo, untuk membantu proses pendidikan bagi anak-anak berekonomi lemah.

Sebagaimana diungkapkan Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku Adhy Fadhly, dana bantuan Kementrian Pendidikan terhadap SDN Tuhaha, sebesar Rp400 juta disinyalir hanya digunakan untuk biaya rehab 2 bilik. “Itupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak pernah dilakukan. Menjadi pertanyaan apakah dana sebesar itu habis hanya untuk pekerjaan rehab? Disini terdapat indikasi dugaan telah terjadi mark up besar-besaran,” ujar Adhy, kepada Indonesiaxpost.id, di Jakarta, Minggu (29/7/2018).

Masih menurut Adhy, dana bantuan Kementerian Pendidikan sebesar Rp400 juta sangat lebih dari cukup namun realita yang terjadi ada beberapa bagian yang tidak diselesaikan dan pemakaian anggaran tersebut tidak ada bentuk pertanggung jawaban yang valid dari penyelenggara pendidikan di sekolah itu, dalam hal ini Kepsek SD Negeri Tuhaha.

“Indikasi berikut tim yang dibentuk untuk menangani rehab kedua bilik tersebut tidak sama sekali dilibatkan dalam segala hal. Semuanya dikendalikan langsung oknum yang bersangkutan, bahkan informasi yang berhasil kami dapat bahwa sebagian material bangunan yang seharusnya diperuntukan guna menyelesaikan rehab ruang kelas tersebut dipakai untuk kepentingn/kebutuhan pribadi,” beber Adhy.

Masalah berikut yang ditemukan, lanjut Adhy, adalah dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan kebijakan dan keberpihakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo terhadap masalah pendidikan, salah satunya di Maluku. “Berdasarkan informasi yang didapat, dana PIP puluhan juta rupiah yang diperuntukan bagi siswa-siswi yang berekonomi lemah telah di cairkan langsung oleh kepsek SDN TUHAHA sejak desember 2016, namun yang terjadi keluhan para orang tua murid bahwa sampai detik ini mereka tidak pernah menerima dana yang merupakan hak anak-anak mereka, kata Adhy lagi.

Menurut Adhy, perlu digarisbawahi, proses pencairan dana PIP bisa dilakukan pihak sekolah jika para penerima berhalangan atau menyetujui bahwa pencairan dilakukan oleh pihak sekolah. Artinya para penerima wajib menandatangani berita acara pencairan dana PIP tersebut. Rasionalnya jika pihak sekolah yang mencairkan berarti para penerima dana PIP telah menandatangani berita acara tersebut. kenyataan yang terjadi para penerima tersebut tidak pernah menerima dana tersebut, maka di sini bukan saja penyelewengan anggaran namun telah terjadi dugaan penipuan yang dilakukan oknum kepsek tersebut.

“Kami sementara melakukan investigasi lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada sekolah tersebut, karena kita yakini masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk penggunaan dana BOS yang di kucurkan pemerintah pada SD negeri tersebut. Dengan temuan temuan  ini kami mendesak aparat penegak hukum dari kepolisian  maupun kejaksaan tinggi maluku untuk bisa melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada SDN Tuhaha tersebut,” pungkas Adhy. *man

No Responses

Leave a Reply