BPRD dan Satpol PP Babat Reklame Bodong

 Metropolitan

Jakarta, Indonesiaxpost – Sumber pembiayaan pembangunan Kota Jakarta didominasi dari pendapatan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lainnya yang sesuai peraturan. Mengingat Kota Jakarta tidak memiliki sumber pendapatan dari sektor barang tambang. Satu sumber pendapatan pajak yakni papan reklame. Kenyataannya, tidak sedikit papan reklame yang terpasang memiliki ijin atau ijin sudah habis tapi masih terpasang alias bodong.
Terkait maraknya papan reklame bodong yang masih berdiri, Badan Pajak dan Retribusi Daerah berkoordinasi dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran papan reklame bodong. Akibat papan reklame bodong ini, setidaknya Pemprov DKI Jakarta kehilang pemasukan lebih dari Rp50 milyar.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pendapatan TA 2017 dari sektor pajak bilboard mencapai Rp964 milyar. Kendanti pun begitu masih ada saja bilboard bodong yang tidak kurang mencapai 60-an titik. “Pendapatan yang bisa didapat mencapai Rp100 juta per bulan pertitik dari papan reklame yang bodong ini,” ujar Gubernur.
Tak hanya itu saja, Satpol PP pun tidak hanya membabat bilboard bodong di kawasan kendali ketat, kendali sedang dan kendali rendah tapi juga reklame yang dipasang pada jembatan penyeberangan orang (JPO). Menanggapi sepak terjang tersebut, Kepala Pelaksana Tugas BPRD DKI Faisal menyatakan memberikan dampak positif. “Pasti. Apa yang dilakukan Satpol PP terkait pembongkaran papan reklame bodong memberikan kontribusi positif. Mungkin untuk saat belum berkontribusi terhadap penerimaan pajak dari reklame, tapi diharapkan pada TA 2019, apa yang telah dilakukan Satpol PP memberikan efek jera kepada para pengusaha penyelenggara reklame untuk menataati segala aturan terkait pemasangan reklame. Dengan demikian diharapkan pemasukan pajak dari reklame meningkat,” urai Faisal kepada indonesiaxpost.id, Senin (12/11/2018), di Jakarta.
Merujuk aturan yang baru, untuk pemasangan bilboard tidak menggunakan seperti yang sekarang ini berupa tiang pancang yan menjulang tapi dipasang di dinding gedung atau titik tertentu di kawasan yang diijinkan untuk penyelenggaraan reklame. “Dengan perubahan pemasangan reklame konvensional kepada penggunaan LED, potensi pendapatan pajak dari reklame bisa lebih besar lagi. Sisi positif lainnya, dengan beralih menggunaakan LED suasana Kota Jakarta akan lebih terang tidak semrawut karena tertutup papan reklame yang menjulang,” terang Faisal.

Kerjasama dengan KPK
Penertiban papan reklame ini berawal hasil audit BPK terkait penerimaan pajak. Setelah itu, Gubernur DKI, BPRD dn Satpol PP melakukan rapat tertutup dengan KPK. Gebrakan ini dilakukan karena potensi kehilang pajak dari reklame yang cukup besar yakni, Rp83,9 milyar dari retribusi reklame dan Rp50 milyar dari pajak reklame.
Berdasarkan data Satpol PP, paling tidak ada 153 titik reklame bodong, 60 diantaranya direkomendasikan BPRD ditarget untuk dibabat lebih dulu karena bertengger di kawasan kendali ketat. Menurut Kasatpol PP Yani Wahyu Purwoko, dari 60 titik reklame bodong tersebut 16 titik berada di Jalan HR Rasuna Said. Selebihnya yakni 44 titik tersebar di Jalan MH Thamrin, Jend Sudirman, Jend Gatot Subroto dan Jalan S Parman. *man

No Responses

Leave a Reply