Anies Lantik Pejabat Ahokers, 24 Pejabat yang Dicopot Tanpa SK Digantung

 Metropolitan

Jakarta, Indonesiaxpost – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih saja melantik pejabat yang dikabarkan masih setia kepada gubernur lama atau yang biasa disebut pejabat Ahokers untuk menududuki posisi-posisi strategis. Suara sumbang ini mencuat usai Anies melantikan 16 pejabat eselon II dan III yang dilakukan pada Selasa (25/9/2016), di Balaikota, Jakarta Pusat.
Dari sejumlah 16 pejabat tersebut digunjingkan para pejabat dan staf dan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah pejabat yang berkantor di Balaikota pun mengaku terheran-heran dengan kebijakan Anies mempertahankan para pendukung Ahok itu. Menurut mereka di antara pejabat yang baru dilantik ada yang jor-joran membela dan menangkan Ahok-Djarot pada Pilkada yang lalu.
Menilik kondisi tersebut, Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mencatat, sedikitnya ada empat Ahokers dari 11 pejabat eselon II yang dilantik Anies. Seorang di antaranya bahkan menduduki jabatan sangat strategis, yakni kepala badan lelang. “Saya pribadi berusaha untuk memahami jalan pikiran Gubernur, yakni bahwa dia mungkin sedang menerapkan strategi dari buku Sun Zi Bing Fa, sebuah buku filsafat militer yang diperkirakan ditulis pada abad ke-6 oleh Sun Zi, pakar strategi perang Cina. Strategi dimaksud adalah bahwa jenderal yang baik adalah jenderal yang berusaha memenangkan perang tanpa harus terlibat dalam pertempuran,” katanya.
Meski demikian Amir meminta Anies untuk tidak tenggelam dalam keasyikan menggeser-geser posisi para Ahokers itu, karena selain hanya menimbulkan polemik dan ketidakpuasan di antara para pendukungnya, juga akan membuat tingkat kepuasan terhadap dirinya menurun. “Anies harus juga memperhatikan orang-orang yang dulu berjuang untuknya di Pilkada Jakarta 2017 dan membuatnya menjadi gubernur,” tegas Amir.
Menurut Amir, paling tidak ada 30 pejabat eselon II yang dipecat Ahok tanpa SK Pemberhentian yang harus diperhatikan Anies. “Mereka diberhentikan karena tidak ‘sealiran’ dengan Ahok dan karena tak mau menjalankan tugas yang diberikan Ahok yang mereka anggap menyimpang,” urai Amir.
Amir menegaskan, pemberhentian ke-30 pejabat eselon II tersebut melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena para pejabat ini diberhentikan dari jabatannya sebelum menjabat selama 2 tahun dan tidak melakukan kesalahan yang menurut UU Nomor 5 layak membuatnya dicopot. “Sayangnya, kala itu KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sedang dalam tugas melindungi Ahok, sehingga Ahok tidak pernah ditindak, apalagi dilaporkan ke presiden, tidak seperti yang saat ini dilakukan KASN terhadap Anies,” katanya.
Data yang diperoleh menyebutkan, di antara ke-30 pejabat yang diberhentikan tersebut tiga orang di telah meninggal dunia, di antaranya mantan Kadis Pertamanan Nandar Sunandar dan mantan Kadis Kominfomas Sugiarta.
Selain itu, ada tiga orang yang telah diangkat kembali untuk jabatan tertentu, di antaranya Reswan W Soewardjo yang kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, Rustam Effendi yang kini menjabat sebagai walikota Jakarta Barat, dan Herry Supardan yang kini sebagai wakil kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Sisanya yang 24 orang, di antaranya ada yang hingga kini menjadi widyaswara dan bekerja sebagai staf di Badan Pengelola (BP) SDM di antaranya mantan Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi, mentan Kepala Dinas Sosial Kiyan Kelana, dan mantan Asisten Pembangunan Andi Basso.
Amir mengabarkan saat kampanye Pilkada Jakarta 2017, para pejabat itu bergabung dengan relawan Anies-Sandi yang dikoordinatori Boy Sadikin dan ikut memperjuangkan kemenangan Anies-Sandi meski tidak tergabung secara organisatoris. “Waktu itu mereka menyumbangkan pemikiran-pemikiran, nasi kotak dan lain-lain,” terang Amir.
Amir menilai, ke-24 pejabat ini merupakan PNS-PNS yang memiliki kemampuan hebat dan bukan tipe pejabat asal bapak senang (ABS). Mereka layak masuk dalam tim Anies untuk sama-sama membangun Jakarta sebagaimana visi misi Anies saat kampanye Pilkada 2017, yakni maju kotanya, bahagia warganya. “Saran saya, Anies undang mereka secara khusus dan ajak mereka bicara. Setelah itu lakukan assesment. Saya yakin Anies takkan kecewa,” tegasnya.
Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 11 pejabat eselon II dan 5 pejabat eselon III. Di antara para pejabat itu memang ada yang diketahui sebagai pejabat pendukung Ahok.
Berikut data 11 pejabat eselon II yang dilantik tersebut:
1. Blessmianda sebagain kepala Badan Pelayanan Barang dan Jasa
2. Andri Yansah sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Adi Ariantara sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
4. Djafar Muchlisin sebagain Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Irwandi sebagai wakil walikota Jakarta Pusat
6.Ali Maulana Hakim sebagai wakil walikota Jakarta Utara
7.Junaedi sebagai wakil bupati Kepulauan Seribu
8.Ismer Harahap sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang
9. Yudi Hartono sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hkdup
10.Yudi Amiarno ssbagai direktur RSUD Pasar Rebo
11.Tri Kurniadi sebagai sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. *man

No Responses

Leave a Reply