Ada yang Ditutupi dalam Skandal Bank Maluku

 Hukum


Jakarta, Indonesiaxpost – Penuntasan skandal dugaan korupsi di Bank Maluku butuh sinergitas, profesional serta transparansi aparat penegak hukum. Dugaan korupsi tersebut terkait mark up pembelian lahan kantor Bank Maluku Cabang Surabaya. “Dalam upaya pengungkapan kasus ini, terkesan banyak yang ditutupi dan dilindungi serta banyak yang dikorbankan. Hukum jangan tebang pilih, Kejaksaan jangan pernah mengabaikan fakta persidangan,” ungkap Adhy Fadhly, melalui surat elektronik yang dikirim ke indonesiaxpost.id, Jum’at (28/9/2018).

Menurut Adhy Fadly, Kejaksaan harus berani membuka hasil pemeriksaan laboratorium forensik digital atas telepon seluler milik Hentje Abraham Toisuta yang merupakan terdakwa dalam kasus ini dan juga merupakan DPO Kejati Maluku. “Kami yakin hasil pemeriksaan yang terkesan ditutupi terdapat bukti-bukti yang bisa saja menjerat tersangka lain. Sebab disitu pasti ditemukan alur pembicaraan-pembicaraan yang bersangkutan dengan pihak-pihak lain termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian lahan itu. Jika ini tidak dibuka ke publik, maka Kejati Maluku bisa dianggap omong besar terkait komitmen pemberantasan korupsi,” terang Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku ini.

Adhy meminta Kejati Maluku untuk menuntaskan kasus dugaan mark up ini termasuk kredit macet maupun obligasi fiktif. Skandal dugaan korupsi Bank Maluku harusnya tidak sebatas beberapa orang yang menjadi tumbal. “Jadi kejaksaan profesionallah. Jangan tebang pilih,” pinta Adhy.

Adhy juga menuntut kejaksaan agar segera menemukan para buronan yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), jangan hanya sekedar ditetapkan dalam DPO itu harus benar benar di tuntaskan, agar tidak terkesan Kejati Maluku melakukan pencitraan. “Soplanit dan Patty segera diperiksa, terkait kredit macet sesuai permintaan pengadilan TIPIKOR. Jaksa selaku eksekutor harus menjalankan itu. Tidak ada alasan! Perlu diketahui peran Soplanit dan Patty sangat besar dalam kasus-kasus di Bank Maluku. Selain kredit macet mereka berdua perlu diperiksa dalam kasus obligasi bodong ratusan milyar rupiah. Jadi dalam skandal Bank Maluku ini kejaksaan jangan salah melangkah sebab kredibilitas korps dipertaruhkan. Publik butuh kerja konkrit bukan pencitraan,” tandas Adhy. *man

No Responses

Leave a Reply